Beda Sekolah Internasional dan Satuan Pendidikan Kerjasama
CNN Indonesia
Senin, 28 Agu 2017 17:30 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- SIS Group of Schools hari ini mengabarkan statusnya sebagai Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), bukan lagi sebagai sekolah internasional. Status sekolah internasional hanya diperuntukkan bagi sekolah bagi anak-anak korps diplomatik asing atau sekolah untuk satu kewarganegaraan tertentu.
Perubahan ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Pelaksanaan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Luar Negeri dengan Lembaga Pendidikan Indonesia.
Perubahan peraturan tersebut menjelaskan karakter SPK sebagai institusi yang menggunakan kurikulum asing, yang dipadukan dengan kurikulum nasional dalam proses belajar mengajar mereka, serta memperhitungkan akreditasi resmi sekolah.
Untuk mendapatkan gelar SPK ini, sekolah harus terlebih dahulu meraih akreditasi nasional "A" dan juga diakreditasi oleh institusi pendidikan asing yang bekerja sama dengan mereka.
Sekolah yang sudah terakreditasi SPK juga harus memasukkan tiga mata pelajaran kurikulum lokal wajib, yaitu Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia dan Agama, ke dalam kurikulum mereka untuk diberikan kepada siswa Indonesia. Sementara siswa asing pun harus diberikan mata pelajaran Indonesia.
Selain itu, siswa Indonesia dari sekolah SPK juga diminta untuk mengikuti Ujian Nasional di samping ujian berbasis internasional.
SIS Group of Schools saat ini sudah terbuka untuk siswa lokal dan dikabarkan bahwa telah terjadi peningkatan penerimaan siswa lokal sebanyak 10 persen. Saat ini rasionya, 70 persen siswa internasional dan 30 persen siswa lokal.
"Sekolah yang sudah terakreditasi SPK nampaknya sesuai dengan kebutuhan anak-anak karena sebagian besar sekolah SPK berfokus pada siswa yang berarti mereka akan memastikan bahwa program mereka dibuat khusus dan sesuai dengan kebutuhan siswanya," tutur Ibu Haifa Segeir, Ketua Asosiasi SPK Schools Indonesia serta Chief Administrative Officer SIS Group of Schools, dalam keterangannya, Senin (28/8).
Perubahan ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Pelaksanaan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Luar Negeri dengan Lembaga Pendidikan Indonesia.
Perubahan peraturan tersebut menjelaskan karakter SPK sebagai institusi yang menggunakan kurikulum asing, yang dipadukan dengan kurikulum nasional dalam proses belajar mengajar mereka, serta memperhitungkan akreditasi resmi sekolah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sekolah yang sudah terakreditasi SPK juga harus memasukkan tiga mata pelajaran kurikulum lokal wajib, yaitu Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia dan Agama, ke dalam kurikulum mereka untuk diberikan kepada siswa Indonesia. Sementara siswa asing pun harus diberikan mata pelajaran Indonesia.
SIS Group of Schools saat ini sudah terbuka untuk siswa lokal dan dikabarkan bahwa telah terjadi peningkatan penerimaan siswa lokal sebanyak 10 persen. Saat ini rasionya, 70 persen siswa internasional dan 30 persen siswa lokal.
"Sekolah yang sudah terakreditasi SPK nampaknya sesuai dengan kebutuhan anak-anak karena sebagian besar sekolah SPK berfokus pada siswa yang berarti mereka akan memastikan bahwa program mereka dibuat khusus dan sesuai dengan kebutuhan siswanya," tutur Ibu Haifa Segeir, Ketua Asosiasi SPK Schools Indonesia serta Chief Administrative Officer SIS Group of Schools, dalam keterangannya, Senin (28/8).
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK