Apa itu Zaken Kabinet dan Contohnya di Indonesia

Zaken kabinet merupakan istilah yang cukup familier dalam pemerintahan. Zaken kabinet sendiri banyak diterapkan di berbagai di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Simak apa itu zaken kabinet dan contohnya di Indonesia yang perlu kamu tahu.

Apa itu zaken kabinet?

Zaken kabinet adalah jenis kabinet pemerintahan yang anggota-anggotanya dipilih berdasarkan keahlian dan kompetensi mereka di bidang tertentu, dan bukan karena afiliasi politik mereka.

Zaken kabinet juga dikenal sebagai kabinet ahli atau kabinet profesional. Istilah "zaken" berasal dari bahasa Belanda yang berarti "urusan" atau "masalah".

Dalam konteks pemerintahan, zaken kabinet berarti kabinet yang dibentuk untuk menangani urusan atau masalah tertentu dengan mengandalkan keahlian para anggotanya.

Ciri utama zaken cabinet relatif bebas dari kepentingan partai. Sebab, fokus kerja kabinet ini adalah menyelesaikan masalah demi pencapaian tujuan yang spesifik.

Zaken kabinet berbeda dengan kabinet koalisi yang umumnya ditemui dalam sistem parlementer. Dalam kabinet koalisi, posisi menteri biasanya dibagi di antara partai-partai politik yang membentuk pemerintahan.

Sebaliknya, zaken kabinet tidak mempertimbangkan afiliasi partai politik dalam pemilihan anggotanya.

Meski konsep zaken kabinet umumnya sama, tetapi implementasi zaken kabinet di suatu pemerintahan bisa saja bervariasi tergantung pemimpinnya.

Contoh zaken kabinet di Indonesia

Pemerintahan Indonesia juga pernah menerapkan zaken kabinet, meski tidak seluruhnya murni zaken kabinet.

Dilansir dari e-Modul Sejarah Indonesia Kelas XII Kemdikbud (2019), berikut beberapa contoh zaken kabinet di Indonesia.

1. Kabinet Natsir (6 September 1950-1921 Maret 1951)

Kabiet Natsir dilantik pada 7 September 1950 dengan Mohammad Natsir dari Partai Masyumi sebagai perdana menteri.

Kabinet ini merupakan kabinet yang diisi oleh tokoh-tokoh terkenal, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mr. Asaat, Ir. Djuanda, dan Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo.

Kabinet Natsir ini merupakan zaken kabinet atau kabinet yang diisi oleh kalangan profesional atau kabinet yang sangat ahli di bidangnya dan bukan berdasarkan pada representatif dari partai politik.

Program-program dari Kabinet Natsir di antaranya sebagai berikut:

• Menggiatkan usaha keamanan dan ketenteraman
• Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan
• Menyempurnakan organisasi angkatan perang
• Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat
• Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat

Keberhasilan dari Kabinet Natsir:

• Di bidang ekonomi, ada Sumitro Plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional
• Menetapkan prinsip bebas aktif dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia
• Indonesia masuk PBB
• Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat.

2. Kabinet Wilopo (3 April 1952 - 3 Juni 1953)

Zaken kabinet selanjutnya pernah diterapkan dalam Kabinet Wilopo yang di dalamnya terdiri dari berbagai orang ahli di bidangnya.

Program-program dari Kabinet Wilopo di antaranya sebagai berikut:

• Program dalam negeri: Menyelenggarakan pemilihan umum (konstituante, DPR, dan DPRD), meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan kemakmuran, pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan.
• Program luar negeri: Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif menuju perdamaian dunia.

Keberhasilan Kabinet Wilopo:

• Mampu menyelenggarakan pemilu.
• Mengatasi defisit anggaran.
• Menjanjikan kemakmuran sosial yang setara.

3. Kabinet Djuanda (9 April 1957-5 Juli 1959)

Pada 9 April 1957, Presiden Soekarno menunjuk Ir. Djuanda Kartawidjaja yang nonpartai untuk membentuk kabinet baru.

Dikutip dari laman Ensiklopedia Kemdikbud, Kabinet Djuanda yang dibentuk pada masa Demokrasi Liberal tersebut merupakan kabinet terakhir dari sistem parlementer di Indonesia.

Kabinet ini dinamakan Kabinet Djuanda karena ditunjuknya beliau menjadi perdana menteri dan tiga orang wakil yang dipilihnya yaitu, Mr.Hardi, Idham Chalid, dan dr.Leimena merupakan zaken kabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya.

Kabinet ini dibentuk karena kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar Pengganti UUDS 1950 serta terjadinya perebutan kekuasaan antara partai politik.

Program-program Kabinet Djuanda di antaranya sebagai berikut:

• Membentuk Dewan Nasional.
• Normalisasi keadaan Republik Indonesia.
• Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB.
• Perjuangan pengembalian Irian Jaya.
• Mempergiat/mempercepat proses pembangunan.

Semua itu dilakukan untuk menghadapi pergolakan yang terjadi di daerah, perjuangan pengembalian Irian Barat, menghadapi masalah ekonomi serta keuangan yang sangat buruk.

Keberhasilan Kabinet Djuanda:

• Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial. Melalui deklarasi ini menunjukkan telah terciptanya Kesatuan Wilayah Indonesia dimana lautan dan daratan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat.
• Terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya. Sebagai titik tolak untuk menegakkan sistem demokrasi terpimpin.
• Mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Musyawarah ini membahas masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, dan pembagian wilayah RI.
• Diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri tetapi tidak berhasil dengan baik.

Di Indonesia, upaya untuk memasukkan lebih banyak professional dalam kabinet masih terus dilakukan.

Hal ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya keahlian dan kompetensi dalam menjalankan pemerintahan. Demikianlah penjelasan mengenai apa itu zaken kabinet dan contohnya di Indonesia.