Nasib PLTU Batang Belum Jelas

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Perusahaan Listrik Negara belum menemukan solusi permasalahan PLTU Batang 2.000 megawatt di Jawa Tengah. Padahal pembangkit itu sangat dibutuhkan untuk menghindari krisis listrik di Jawa pada 2018.

Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengaku harus menunggu keputusan PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) selaku pengembang PLTU Batang.
"Di dalam kontrak, tanggung jawab penyediaan tanah dan pembebasan lahan itu tanggung jawab BPI. Nanti terpulang kepada BPI pilih opsi yang mana," kata Nur Pamudji di Jakarta, Kamis (4/9).

Dia mengatakan, berdasarkan rapat koordinasi antara Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, dan Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo bulan lalu tersedia dua opsi yang bisa dipilih.

Pertama, PLTU akan tetap dibangun di Batang Jawa Tengah dan tanggung jawab pembebasan lahan akan diambil alih PLN. Sedangkan opsi kedua, lokasi pembangunan akan dipindah ke tempat lain.

Menurut Nur, hingga saat ini belum ada indikasi BPI akan memilih opsi yang mana. Kalaupun BPI memilih opsi kedua, Nur mengaku belum tahu lokasi baru pilihan BPI.

"Sampai hari ini saya beri kesempatan (kepada BPI). Ini belum sebulan (sejak rapat koordinasi). Tanggal 6 nanti saya tanyakan lagi," ujarnya

PLTU Batang ditentang warga setempat sejak beberapa tahun lalu. Proyek pembangkit yang dibiayai investor Jepang ini dianggap bisa mengakibatkan kerusakan terhadap kawasan lingkungan. Proyek PLTU di Desa Karanggeneng dan Ujungnegoro ini berdekatan dengan lokasi kawasan konservasi laut daerah (KKLD), sehingga berpotensi merusak kondisi terumbu karang di pantai tersebut.

Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Kordinator Ekonomi Lucky Eko Wuryanto mengatakan, jika PLTU Batang bisa dibangun dalam dua tahun, maka Pulau Jawa akan terhindar dari krisis pada 2018. "Waktu itu sudah diputuskan PLTU Batang akan dipindahkan ke lokasi lain yang tanahnya sudah dibebaskan, mungkin butuh waktu satu sampai dua tahun untuk mengulang lagi prosesnya," kata dia.

Menurut dia, Indonesia setidaknya harus bisa mencapai 1.500 kilo watt hour per kapita untuk mendukung listrik industri. saja itu harus dibangun. Sementara saat ini ketersediaanya hanya dari saat ini hanya 850 kilo watt hour. "Artinya butuh pembangunan 5.000 mega watt pembangkit listrik per tahun," kata dia.