Menteri SBY diminta Teribat Bahas APBN 2015

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Anggaran DPR RI meminta Menteri Kordinator Perekonomian Chairul Tanjung untuk terlibat dalam penentuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015. Pembahasan anggaran untuk pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla itu diharapkan bisa dilakukan tahun ini.

"Tadi berkembang diskusi tentang pembahasan RAPBN 2015. Pihak Banggar mempunyai kewajiban untuk menetapkan RAPBN 2015, namun saat ini hal ini ada keunikan," ujar CT saat ditemui usai rapat bersama Banggar di DPR, Jakarta, Selasa (9/9).

Keunikan yang dimaksud CT adalah mengenai pihak yang berhak mengajukan perubahan RAPBN 2015. Menurutnya, pemerintah terpilih belum berhak mengajukan perubahan anggaran sebelum tanggal pelantikan presiden baru. Sebab, berdasarkan undang-undang, yang berhak mengajukan perubahan anggaran 2015 adalah pemerintah sekarang. "Sementara yang menggunakan anggaran adalah pemerintah mendatang, oleh karenanya DPR ingin ada masukan terkait pembicaraan pemerintah sekarang dengan pemerintah mendatang," ujarnya.

Namun menurut CT, saat ini tidak ada larangan atau aturan untuk memasukan program pemerintahan baru. Namun proses perubahan anggaran atas masuknya usulan program pemerintahan Jokowi-JK tersebut harus dilakukan oleh pemerintahan SBY. "Tadi Ketua Banggar masih melihat kemungkinan, RAPBN 2015 bisa dibahas sebelum 2015. Namun terkait masalah hukumnya itu bagaimana, itu diserahkan ke DPR," ujarnya.

CT menyatakan siap apabila dirinya diminta DPR menjadi narasumber mengenai arahan APBN 2015. Namun dia enggan jika dilibatkan terlalu jauh dalam pengambilan kebijakan. "Tugas kami untuk tim transisi hanya membantu sehingga kami tidak mau terlibat," katanya.

Menko Perekonomian menjamin akan memberikan informasi data yang diperlukan tim transisi, sehingga setelah dilantik pada 20 Oktober maka pemerintahan bisa segera berjalan.