Pemerintah Diminta Revisi Aturan Waralaba

Jakarta, CNN Indonesia -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mendesak Pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba. Hal tersebut dilakukan untuk dapat lebih meningkatkan daya saing pewaralaba lokal dari serbuan waralaba asing.

Ketua Komisi Tetap Waralaba, Lisensi dan Kemitraan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Amir Karamoy mengatakan diperlukan pemisahan aturan yang tegas antara usaha waralaba dengan usaha berbasis lisensi dan kemitraan.

"PP 42 tahun 2007 tidak mengatur dengan jelas bisnis waralaba dengan bisnis lisensi dan kemitraan, karena pada prakteknya merupakan bisnis yang berbeda," ujar Amir kepada CNN Indonesia, Sabtu (13/12).

Dia menjelaskan perusahaan asing yang masuk ke Indonesia sebenarnya lebih banyak menawarkan kerjasama berbentuk lisensi atau kemitraan yang berbeda dengan waralaba.

"Sebagai contoh saat ini banyak sekali perusahaan makanan dan minuman cepat saji asing yang dibeli lisensinya oleh mitra lokal. Dari sisi branding, permodalan, dan sebagainya jauh lebih besar. Akibatnya perusahaan waralaba lokal banyak yang kalah saing," kata Amir.

Data dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan menyebutkan bisnis waralaba di Indonesia mencapai 2.250 merek, dengan komposisi merek lokal sebanyak 84,4 persen dan 15,6 persen adalah waralaba asing.

"Meskipun merek lokal lebih banyak, realitanya pendapatan merek asing lebih banyak," ujar Amir.

Namun, Amir mengingatkan bahwa tawaran waralaba asing juga terus meningkat. Saat membuka Franchise & License Expo Indonesia 2014 di Jakarta Convention Center (JCC) pada 12 September yang diikuti oleh 200 merek waralaba, Amir mencatat semakin banyak merek waralaba asing yang ikut serta.

"Stand perusahaan Malaysia, Filipina, dan bahkan Jepang ikut serta dalam pameran tahun ini. Hal ini membuktikan dengan jumlah penduduk mencapai 240 juta lebih, Indonesia merupakan pasar yang dinilai asing sangat menjanjikan bagi bisnis waralaba," kata Amir.

Tingkatkan daya saing

Selain mendesak dilakukannya revisi peraturan, Kadin menurut Amir juga meminta pemerintah bisa membantu meningkatkan daya saing pengusaha waralaba lokal. Seperti mempermudah akses dalam mendapatkan kredit, pendampingan dalam memulai atau mengembangkan bisnis, serta pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM).

"Aspek SDM ini penting jelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean tahun depan. Kalau dari sisi perpajakan, pengusaha lokal tidak ada masalah," kata Amir.