Jakarta, CNN Indonesia -- Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) Christianto Wibisono meminta Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) berhati-hati dalam menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi. Menurutnya, risiko terburuk yang bisa dihadapi Jokowi jika menaikkan harga adalah dilengserkan dari jabatannya seperti yang dialami Soekarno dan Soeharto.
"Presiden kalau sudah main-main dengan rupiah dan BBM pasti lewat," ujar Christianto dalam Seminar Nasional Ikatan Perstatistikan Indonesia di Jakarta, Jumat (19/9).
Menurutnya kejadian pelengseran yang dialami mantan Presiden Sukarno dan Soeharto merupakan contoh korban dari gejolak nilai tukar dan harga BBM. "Di era Soeharto itu pernah terjadi empat kali devaluasi. Soeharto turun akibat krisis ekonomi sejak 1997, dan ketika itu nilai tukar rupiah terjun bebas," jelasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tumiran, Anggota Dewan Energi Nasional mengatakan mengelola sektor minyak dan gas bumi bukanlah urusan mudah. Jika pemerintah salah dalam mengambil keputusan, maka akan terjadi gejolak politik dan sosial yang luar biasa. "Masyarakat dan industri diminta ganti dari minyak ke gas saja susah. Jadi kalau memang benar pemerintah baru mau menaikkan harga BBM harus dibuat transparan. 117 juta orang miskin Indonesia menurut Bank Dunia itu mau dikasih apa sebagai kompensasi," ketusnya.
Sebelumnya Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyebutkan pemerintahan baru bisa menghemat dana subsidi BBM sebesar Rp 12 triliun hanya dengan memangkas kuota BBM bersubsidi sebesar 2 juta kiloliter. Belum lagi jika pemerintahan Jokowi jadi menaikkan harga BBM sehingga anggaran untuk subsidi bisa ditekan lagi. Kepastian tersebut didapat setelah pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat menetapkan jumlah kuota BBM bersubsidi menjadi 46 juta kilo liter pada RAPBN 2015, turun dua juta kilo liter dibandingkan usulan awal sebesar 48 juta kiloliter.
Dalam acara Roadmap Perekonomian Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) kemarin, Jokowi sendiri memastikan akan menggunakan dana subsidi yang bisa dihemat untuk membiayai program-program pada sektor produktif.
"Pengalihan dana subsidi BBM itu akan kita salurkan ke sektor produktif dan infrastruktur. Misalnya ke proyek irigasi pertanian, pengadaan benih dan pupuk untuk petani, mesin kapal dan solar untuk nelayan, serta infrastruktur yang akan mendukung produktivitas ekonomi Indonesia," kata Jokowi yang didampingi wakil presiden terpilih Jusuf Kalla.