BPS: Kenaikan BBM Picu Inflasi Langsung 1,5 Persen
CNN Indonesia
Jumat, 19 Sep 2014 15:05 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung dampak langsung dari kenaikan harga BBM Bersubsidi sebesar Rp 3.000 per liter akan menambah inflasi sekitar 1,5 persen. Target inflasi APBN Perubahan 2014 hanya bisa dicapai jika kenaikannya hanya Rp 500-Rp 750 per liter.
Sasmito Hadi, Deputi Bidang Statistik dan Distribusi Jasa BPS, menjelaskan tambahan inflasi tersebut belum memperhitungkan dampak lanjutan pada dua bulan berikutnya. Contohnya, naiknya harga barang dan tarif angkutan umum.
“Kalau naiknya di awal November, maka dampak langsungnya ada tambahan inflasi 1,5 persen di akhir November,” ujarnya usai Seminar Nasional Ikatan Perstatistikan Indonesia, Jumat (18/9).
Menurutnya, target inflasi di APBNP 2014 sebesar 5,3 persen masih dapat tercapai jika kenaikan harga BBM subsidi hanya sekitar Rp 500 sampai Rp 750 per liter. Apabila harga BBM subsidi naik di atas Rp 1.000 per liter, kemungkinan besar realisasi inflasi akhir tahun melampaui ekspektasi pemerintah.
Berdasarkan jenisnya, Sasmito mengatakan kontribusi solar terhadap inflasi lebih kecil ketimbang premium. Kendati demikian, solar lebih banyak digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan produktif, seperti nelayan dan angkutan umum.
“Jadi saya lebih cenderung solar tidak dinaikkan (harganya),” tuturnya.
Apabila melihat trennya, Sasmito memperkirakan rata-rata inflasi November di bawah 0,5 persen. Inflasi tinggi diperkirakan baru akan terjadai pada Desember, yakni mendekati 1 persen.
“Bisa ditekan asal dilakukan mitigasi kombinasi oelh pemerintah dan BI melalui kebijakan moneter dan fiskal,” ucapnya.
Tumiran, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), mensinyalir peningkatan jumlah kendaraan menjadi penyebab jebolnya kuota BBM bersubsidi. Hal itu terjadi seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat.
“Jadi harus kita dorong harganya untuk menuju keekonomian supaya masyarakat juga tumbuh sehat dan menjadi efisien,” saranya.
Pemerintah, lanjut Tumiran, juga harus menyiapkan pilihan bahan bakar selain premium dan solar, seperti bahan bakar gas (BBG). Untuk itu, harus diperhatikan pula jaminan pasokan bahan bakar alternatif tersebut agar masyarakat tidak beralih lagi ke BBM bersubsidi.
“Jangan sekali-sekali setiap kenaikan BBM bersubsidi menyalahkan masyarakat. Itu tidak boleh,” katanya menegaskan.
Sasmito Hadi, Deputi Bidang Statistik dan Distribusi Jasa BPS, menjelaskan tambahan inflasi tersebut belum memperhitungkan dampak lanjutan pada dua bulan berikutnya. Contohnya, naiknya harga barang dan tarif angkutan umum.
“Kalau naiknya di awal November, maka dampak langsungnya ada tambahan inflasi 1,5 persen di akhir November,” ujarnya usai Seminar Nasional Ikatan Perstatistikan Indonesia, Jumat (18/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan jenisnya, Sasmito mengatakan kontribusi solar terhadap inflasi lebih kecil ketimbang premium. Kendati demikian, solar lebih banyak digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan produktif, seperti nelayan dan angkutan umum.
Apabila melihat trennya, Sasmito memperkirakan rata-rata inflasi November di bawah 0,5 persen. Inflasi tinggi diperkirakan baru akan terjadai pada Desember, yakni mendekati 1 persen.
“Bisa ditekan asal dilakukan mitigasi kombinasi oelh pemerintah dan BI melalui kebijakan moneter dan fiskal,” ucapnya.
Tumiran, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), mensinyalir peningkatan jumlah kendaraan menjadi penyebab jebolnya kuota BBM bersubsidi. Hal itu terjadi seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat.
“Jadi harus kita dorong harganya untuk menuju keekonomian supaya masyarakat juga tumbuh sehat dan menjadi efisien,” saranya.
Pemerintah, lanjut Tumiran, juga harus menyiapkan pilihan bahan bakar selain premium dan solar, seperti bahan bakar gas (BBG). Untuk itu, harus diperhatikan pula jaminan pasokan bahan bakar alternatif tersebut agar masyarakat tidak beralih lagi ke BBM bersubsidi.
“Jangan sekali-sekali setiap kenaikan BBM bersubsidi menyalahkan masyarakat. Itu tidak boleh,” katanya menegaskan.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK