Menkeu: Pilkada Bukan Soal Untung Rugi

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan pemilihan umum (Pemilu) merupakan barang publik yang harus disediakan negara karena amanat konstitusi dan menjamin proses demokrasi. Perubahan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung menjadi lewat DPRD,  tidak bisa dilihat dari untung atau rugi biaya penyelenggarannnya.

"Secara filosofis, saya kira tidak tepat mengaitkan bahwa Pilkada tidak langsung dengan penghematan anggaran (APBN)," ujarnya kepada CNN Indonesia, Senin (29/9).

Terkait anjloknya IHSG dan Rupiah pada perdagangan Jumat (26/9), Menkeu menilai bukan karena sentimen negatif rapat paripurna RUU Pilkada. Menurutnya, lebih disebabkan psikologis pelaku pasar dalam merespon kemungkinan bank sentral AS menaikkan bunga lebih cepat. "Sejak dua bulan lalu saya sudah ingatkan ini. Jadi bukan karena Pilkada," tegasnya.

Chatib menambahkan pelemahan pasar uang tak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di India, Turki, Afrika Selatan dan Brasil."Logika pasar adalah profit. Pasar itu bukan aktivis demokrasi," tandasnya.

Wakil Menteri Keuangan Bambang Permadi Sumantri Brodjonegoro mengatakan pelaksanaan Pilkada langsung pasti berdampak pada roda ekonomi lokal. Namun, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah hanya sesaat.  "Hanya lima tahun sekali," jelasnya.

Namun, Bambang menilai ekonomi bukan esensi utama dari pelaksanaan Pilkada, melainkan bagimana menerjemahkan demokrasi yang sesungguhnya. "Kalaupun ada dampak ekonomi itu efek sampingan. Jadi jangan di buat seolah-olah Pilkada langsung perlu karena ada dampak ekonomi," pungkasnya.