Penurunan Kemiskinan di Jalur Lambat

Jakarta, CNN Indonesia -- Berjalan menyusuri rel kereta api di bilangan Pasar Minggu, mata Wasiti celingukan ke atas pohon. Harapannya, ada sarang semut yang bisa dijualnya ke warung pakan burung.

Kegiatan tiap sore pria 32 tahun ini memang mencari semut. Lumayan untuk penghasilan tambahan dari pekerjaan tetapnya sebagai pengumpul sampah di perumahan. Tiap hari upahnya tidak tentu, antara Rp 25-50 ribu.

"Biasanya pas musim hujan banyak sarang semut. Saya biasa mencari sarang itu di kawasan rel kereta," kata ayah dari putri berusia delapan tahun ini.

Begitulah cara Wasiti memenuhi kebutuhan hidupnya. Perjuangan keras seperti itu membuat Wasiti bisa mengangkat taraf hidup keluarganya sehingga tak perlu termasuk ke dalam keluarga miskin.

Bank Dunia menyebutkan, keluarga yang terkategorikan miskin sekali bila berpendapatan harian di bawah Rp 12 ribu. Termasuk kategori miskin jika pendapatan di bawah Rp 25 ribu per hari.

Di Indonesia, menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2014, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 28,28 juta orang atau 11,25 persen dari populasi.

Angka ini berkurang sebesar 0,31 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2013 yang sebesar 28,60 juta orang (11,46 persen), dan bertambah sebesar 0,11 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 yang sebesar 28,17 juta orang (11,36 persen).

Meski ada penurunan, targetnya masih meleset dari delapan persen. Tapi ini sudah diprediksi sebelumnya.

Adalah ekonom Universitas Indonesia Dr. Mohammad Ikhsan, yang memprediksi pemerintah tidak akan mampu memenuhi target penurunan tingkat kemiskinan sebesar 8-10 persen pada Maret 2014.

Target kemiskinan 2014 dihitung dengan asumsi laju pertumbuhan ekonomi akan mencapai 6,7 persen per tahun selama periode 2009-2014. Sementara realisasi laju pertumbuhan ekonomi hingga 2012 hanya mencapai 6,2 persen pada periode 2009-2012.

Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Lepi T Tarmidi, mengatakan perbedaan tingkat kemiskinan di kota dan desa membuat banyak warga dari daerah pilih datang ke ibukota untuk mengadu nasib. Hal ini menurut dia, karena pembangunan Indonesia yang masih terpusat.

"Hal ini menyebabkan daerah-daerah lain di luar Jawa menjadi lebih tertinggal. Selain itu sudah menjadi rahasia umum, daerah yang memiliki gunung berapi cenderung lebih subur, maka dari itu Jawa tanahnya bagus untuk bercocok tanam," kata Lepi kepada CNN Indonesia.

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri telah melakukan banyak program terkait pengentasan kemiskinan. Di antaranya adalah bantuan langsung tunai, beras untuk rakyat miskin, meningkatkan anggaran pertanian, dan bantuan untuk sekolah atau pendidikan.

Ada pula lembaga bernama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dibentuk di bawah kantor Wakil Presiden. Lembaga ini dinilai sudah berupaya, baik dalam jangka pendek maupun panjang, untuk mengentaskan kemiskinan.

Menurut Lepi, pemerintah harus mengentaskan kemiskinan dengan cara menyadarkan keberadaan potensi dalam diri masyarakat, tidak hanya memberikan bantuan langsung.

BBM Naik Kemiskinan Turun?

Ekonom Universitas Indonesia Dr. Mohammad Ikhsan, saat dihubungi CNN Indonesia, mengatakan jika saja pada tahun 2010 lalu harga BBM dinaikkan, sebenarnya target penurunan kemiskinan sebesar delapan persen bukan hal yang mustahil.

Kenaikan harga BBM, kata Ikhsan, tidak akan menyebabkan kemiskinan bertambah parah, malah akan membantu pemerintah.

"Justru dengan kenaikan BBM, pemerintah bisa mengedepankan pembangunan infrastruktur sehingga pendapatan negara menjadi lebih besar dan kesejahteraan rakyat bisa meningkat," ujar Ikhsan.

Dia melanjutkan, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla bisa mempertimbangkan langkah ini untuk mengurangi kemiskinan.

"Pertama itu ya harus cari uang terlebih dulu untuk membangun infrastruktur. Bagaimana? Bisa dengan kenaikan BBM," lanjut Ikhsan.

Jokowi sendiri dalam kampanyenya saat pemilu punya beberapa program andalan untuk warga miskin, di antaranya kartu sehat dan kartu pintar.

Lepi mengatakan bahwa pemberian jaminan kesehatan yang akan dilakukan di Indonesia akan meniru sistem di negara maju. Namun pelaksanaannya haruslah benar dan terukur, jangan sampai menjadi masalah baru di masa depan.

"Di negara maju, rakyatnya berpenghasilan tinggi sehingga dana asuransi yang terkumpul juga besar. Lalu muncul masalah, dana yang terkumpul masih tetap jauh dari biaya pengobatan masyarakat. Sedangkan di Indonesia banyak sektor informal, sehingga akan sulit mengumpulkan dana asuransi itu. Di sana saja menjadi masalah, apalagi kita?" ujar Lepi.

Namun, kata Lepi, tidak ada salahnya memberikan kesempatan bagi pemerintahan Jokowi-JK untuk membenahi negara ini.

"Berikanlah mereka kesempatan, karena mereka punya visi. Akan tetap masalahnya ada pada orang-orang yang akan mereka pilih, apakah benar-benar bisa melakukan tugasnya dengan baik," lanjut Lepi.

Harapan besar datang warga miskin Jakarta. Salah satunya Jayadi, 65, penyapu jalanan di kawasan perumahan daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Dengan penghasilan Rp 40 ribu per hari, kakek beranak enam ini mengaku hanya bisa menabung Rp 20 ribu per dua minggu sekali.

Di bawah pemerintahan Jokowi, dia berharap kehidupannya dan warga miskin lainnya bisa lebih baik.