KABINET JOKOWI

Kadin Minta Jokowi Genjot Pertumbuhan Ekonomi

CNN Indonesia
Kamis, 23 Okt 2014 16:41 WIB
Kadin Indonesia menuntut kabinet ekonomi Jokowi-JK menciptakan pertumbuhan ekonomi 6,5 persen dan mengatasi kendala konektivitas.
Sebuah kapal melintas di antara pulau kecil di perairan kota Padang, Sumbar, Minggu (19/10). Kadin Indonesia mendesak pemerintah mengatasi masalah konektivitas antarpulau untuk menggenjot perekonomian. (Iggoy el Fitra/Antara Foto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menitipkan tiga hal kepada Tim Ekonomi Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Yakni menggenjot perekonomian untuk tumbuh minimal 6,5 persen, mengatasi kendala konektivitas antarpulau, dan mempercepat pembangunan terminal gas terapung.

"Karena ekspektasi terhadap Jokowi besar sekali dan itu harus dikembalikan dengan itu semua," ujar Natsir Mansyur, Wakil Ketua Umum Kadin bidang Pemberdayaan Daerah Tertinggal, kepada CNN Indonesia, Kamis (22/10).

Menurutnya, masa-masa yang mencemaskan pelaku usaha sudah lewat dengan berdamainya pemerintah dan parlemen. Mengenai proses pengumuman kabinet yang mundur dinilainya bukan masalah selama figur-figur profesional yang menduduki jabatan menteri ekonomi punya kompetensi dan kredibilitas.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya pikir soal kabinet bisa diselesaikan dalam tiga hari dan itu bukan suatu masalah," tuturnya.

Menurut Natsir, DPR telah mengajak Kadin mendiskusikan permasalahan ekonomi bangsa dan membuat nota kesepahaman untuk saling mendukung satu sama lain. Hal itu sebagai bentuk komitmen DPR dalam mempercepat pembangunan ekonomi nasional.

Natsir menambahkan saat ini tinggal bagaimana pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai eksekutor anggaran berperan mendorong perekonomian. Program-program konkrit Nawa Cita diharapkan bisa dipahami dan dieksekusi oleh para menteri ekonomi baru dengan baik.

"Terutama masalah konektivitas antarpulau yang penting untuk memangkas biaya tinggi logistik selama ini," katanya mempertegas.

Dia tidak mempermasalahkan latar belakang pendidikan dari para calon menteri karena yang terpenting integritas dan kapabilitasnya. Karenanya, Natsir mendukung keterlibatan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam proses seleksi calon menteri.

"Itu membuktikan Jokowi komitmen untuk membentuk pemerintahan yang bersih," ucapnya.

LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER