KPPOD Dorong Perampingan Struktur Birokrasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Perubahan nomenklatur kementerian perlu diikuti dengan perampingan struktur birokrasi sesuai dengan tugas dan fungsi utamanya. Komite Pemantau Pelaksana Otonomi Daerah (KPPOD) menilai hal itu perlu dilakukan guna menghemat anggaran belanja dan mengefektifkan kinerja kementerian.  

"Kalau dilihat sekarang struktur kementerian terlalu gemuk dan lantas kurang lincah dan menggerus anggaran," ujar Wakil Ketua II KPPOD Agung Pambudi kepada CNN Indonesia, Kamis (23/10).

Menurutnya, perubahan tata nama atau nomenklatur kementerian/lembaga (K/L) lazim dilakukan oleh pemerintahan baru untuk menunjukan prioritas dan arah pembangunan nasional. Namun, idealnya diimbangi pula dengan perampingan struktur birokrasi K/L agar efektif dan efisien.

"Kementerian Dalam Negeri, misalnya, sudah banyak kewenangan yang dilimpahkan ke daerah sejak otonomi daerah 10 tahun lalu, tapi justru direktorat jenderal yang mengurus daerah bertambah dari satu jadi tiga," tuturnya.

Agung Pambudhi menyarankan agar Kemendagri diperamping dan tidak lagi jadi kementerian. Kemendagri cukup diletakan di bawah kementerian teknis lain yang fokus menjalankan tugas formal dan standar berupa pembinaan dan pengawasan di lapangan. "Kemendagri tidak perlu jadi kementerian yang mengerjakan sesuatu," katanya.

Demikian pula dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Lembaga Administrasi Negara dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Agung Pambudi menyarankan agar ketiga lembaga tersebut dilebur menjadi satu agar tidak terjadi tumpang tinddih kebijakan. "Kalau itu bisa dilakukan birokrasi menjadi lebih ramping dan lincah, dan biayanya juga berkurang," jelasnya.

Askolani, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, enggan mengomentari polemik yang berkembang terkait perubahan nomenklatur dan struktur kabinet Jokowi-JK. "Nanti tunggu kepastiannya dan Menteri Keuangan baru," ucapnya singkat.