Jakarta, CNN Indonesia -- Komisaris PT Wijaya Karya, Basuki Hadimuljono yang kini telah resmi menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, tercatat sebagai menteri yang paling rajin melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya.
Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi yang diakses CNN Indonesia pada Senin pagi (27/10), Basuki tercatat sudah enam kali melaporkan harta. Pertama, pada 8 Juni 2001 saat dirinya menjabat Direktur Sumber Daya Air Wilayah Tengah Kementerian Pekerjaan Umum, kemudian pada 17 Oktober 2005 ketika menjadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PU; 14 Maret 2008 saat menduduki posisi Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum; 16 Agustus 2010 saat menjadi Komisaris PT Brantas Abipraya (Persero); 10 Desember 2012 saat menjabat Inspektur Jenderal dan Komisaris Utama PT Wijaya Karya Persero Tbk, sedangkan yang terakhir pada 27 Februari 2013 saat menjabat Direktur Jenderal Penataan Ruang dan Komisaris Utama PT Wijaya Karya Tbk.
Harta Basuki senilai total Rp 6,45 miliar terdiri dari tanah dan bangunan seharga Rp 3,92 miliar, transportasi senilai Rp 428,64 miliar, harta bergerak lainnya Rp 78,25 miliar, serta giro dan setara kas Rp 2,01 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain Basuki, Ignasius Jonan yang resmi menjabat Menteri Perhubungan juga merupakan salah satu pejabat publik yang rajin lapor harta ke KPK. Jonan tercatat membuat laporan harta saat menjabat sebagai Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) pada 10 Mei 2001, 5 Juni 2009 dan 5 April 2012. Laporan terakhir dibuatnya pada saat menjabat Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia.
Total harta Jonan tercatat senilai mencapai Rp 23,56 miliar dan US$ 5.101, yang terdiri dari tanah dan bangunan Rp 14,12 miliar; alat transportasi RP 888 juta; harta bergerak lain Rp 249,5 juta; giro dan setara kas Rp 6,4 miliar; piutang Rp 1,9 miliar.