Kuota Hampir Jebol, Jokowi Belum Bahas BBM

Jakarta, CNN Indonesia -- Rapat terbatas bidang ekonomi yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara sejak pagi sampai siang tadi belum juga membahas masalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan rapat yang berlangsung selama hampir empat jam tersebut lebih banyak menyinggung soal penerimaan negara dari sektor pajak, irigasi pertanian, dan masalah listrik.

"Pembahasan pertama soal listrik. Presiden Jokowi prihatin dengan kondisi listrik yang belum di area pengungsi Gunung Sinabung, Medan. Kemudian masalah irigasi dan produksi pertanian, serta perpajakan. Hanya empat permasalahan itu yang dibahas," kata Sofyan di Jakarta, Kamis (30/10).

Ketika ditanya mengenai kenaikan harga BBM, Sofyan mengaku sama sekali belum menerima arahan dari Presiden Jokowi kapan kebijakan tersebut akan dilakukan. "Kalau ada penyesuaian harga BBM, tentu ada upaya bagaimana mengubah subsidi ini menjadi program perlindungan sosial masyarakat. Kami berharap bantuan yang bisa diberikan pemerintah bisa lebih tinggi dari inflasi yang akan terjadi setelah harga BBM naik. Tentu ini menjadi perhatian kita semua di pemerintahan," ujar Sofyan.

Intinya, lanjut Sofyan, dana perlindungan sosial akan diberikan kepada masyarakat dengan sistem yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Skema penyaluran dana perlindungan sosial rencananya akan menggunakan kartu elektronik, yang jumlah alokasi dan waktu pelaksanannya akan disesuaikan di sisa waktu tahun ini.

Kuota BBM Hampir Jebol

Pada kesempatan berbeda, PT Pertamina (Persero) memprediksi total realisasi BBM bersubsidi sampai dengan akhir tahun bisa mencapai 47,9 juta kiloliter. Artinya, realisasi pemakaian BBM bersubsidi akan meleset 1,9 juta kiloliter lebih tinggi dari kuota yang ditetapkan dalam APBN Perubahan 2014, yaitu 46 juta kiloliter.

"Rinciannya, solar 1,06 juta kiloliter, sedangkan bensin 800 ribu kiloliter," ujar Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya di kantor Kementerian ESDM.

Hanung mengatakan jebolnya kuota BBM bersubsidi disebabkan oleh maraknya praktik penyimpangan dan tingginya disparitas harga BBM, terutama solar. Dengan harga jual solar sebesar Rp 5.500 per liter, dia yakin itu akan menarik sejumlah oknum untuk melakukan penyimpangan khususnya di sektor industri.

"Kalau disparitas harga dikecilkan saya pikir orang enggak tertarik melakukan penyimpangan. Bahkan malah bisa beralih ke gas dan menguntungkan cashflow Pertamina," katanya.

Demi menyelesaikan masalah ini, Hanung menilai perlu kebijakan strategis pemerintah untuk bisa memperkecil disparitas harga jual BBM bersubsidi. "Saya rasa dua bulan ini tidak cukup untuk kebijakan (pengendalian) apapun. Ya disparitas harga harus dikecilkan," tuturnya.

Pada prognosa di awal bulan Oktober lalu, Pertamina memprediksi kuota BBM tahun ini akan jebol sebanyak 1,6 juta kiloliter. Dengan prediksi barunya tersebut, angka prognosa Pertamina pun diketahui meningkat sebesar 300 ribu kiloliter.