Saatnya Mengubah Paradigma Subsidi

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejak menjabat sebagai Menteri Keuangan, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro sering kali menerima pertanyaan mengenai rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Maklum, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 dinilai sudah tidak mampu lagi menyediakan subsidi ratusan triliun rupiah untuk BBM disaat Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memiliki program pembangunan lain yang juga perlu dibiayai.

Kepada CNN Indonesia, Bambang meminta seluruh kalangan masyarakat dapat menerima rencana pengurangan subsidi BBM yang akan dilakukan pemerintah yang mengakibatkan harga jual premium dan solar naik. Apa saja yang akan dilakukan pemerintah setelah menaikkan harga BBM bersubsidi? Simak wawancara kami berikut ini:

Mungkin bapak bosan ditanya soal subsidi. Apakah harga BBM bersubsidi naik tahun ini?

Pertama kita tidak boleh bicara harga semata. Kita tidak bicara apakah harganya ketinggian atau tidak. Karena subsidi yang kita berikan sekarang, subsidi kepada barang atau kepada harga hanya sekadar menutup perbedaan harga keekonomian BBM dengan harga jualnya kepada masyarakat. Subsidi seperti itu jelas tidak akan menolong sebagian kelompok masyarkat. Karena praktis ada kelompok masyarakat yang tidak memerlukan bantuan tetap mendapat subsidi itu.

Kebijakan mengurangi subsidi BBM sesuai dengan visi presiden yang mengutamakan kepentingan rakyat, terutama yang paling membutuhkan. Maka semua bentuk bantuan kepada masyarakat harus langsung ke masyarakat dan tepat sasaran. Harus dilakukan pengalihan dari yang sebelumnya konsumtif menjadi produktif untuk perbaikan kualitas hidup keluarga yang membutuhkan. Karena itu menjadi visi utama presiden, maka harus segera dilakukan dan sudah pasti prosesnya harus dimulai tahun ini.

Artinya kenaikan harga adalah opsi yang harus dipilih walaupun banyak yang bilang waktunya tidak tepat?

Tidak ada istilah timing tidak tepat atau tepat. Sekali lagi saya tidak mau bicarakan kebijakan harga semata karena tidak tepat bicara itu. Kita tidak bicara apakah harga sudah mencapai keseimbangan atau belum. Kita menginginkan dukungan pemerintah diberikan kepada orang-orang yang tepat, tidak untuk orang yang tidak membutuhkan sama sekali.

Dengan konsumsi BBM bersubsidi hampir melampaui kuota, penyikapan jangka pendek pemerintah seperti apa?

Kuota tetap akan dijaga. Pengertian kuota adalah batas maksimal pembayaran yang boleh dibayarkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan kepada Pertamina untuk bisa menutupi kebutuhan BBM bersubsidi. Karena untuk setiap liter BBM bersubsidi, Pertamina butuh dukungan dan pemerintah cuma bisa bayar subsidi BBM untuk 46 juta kiloliter.

Jadi kalau misalnya volume habis, bukan berarti tidak ada lagi bensin. BBM tetap akan tersedia sampai akhir tahun, tidak ada masalah dengan stok. Masalahnya bagi Pertamina adalah apabila sudah lebih dari kuota 46 juta kiloliter, maka dia tidak bisa menagihkan kepada pemerintah. Itu yang akan kita sikapi. Dan tentunya, pola konsumsi masyarakat akan terpengaruh oleh harga itu sendiri.

Penagihan bukankah bisa di carry over untuk tahun depan?

Tidak bisa karena  volumenya sudah pasti 46 juta kiloliter untuk 2014.
 
Selain subsidi, belanja lain yang perlu diperbaiki apa saja?

Pertama, subsidi itu sendiri. Yang ingin saya tekankan, selain kita ingin bantuan tepat sasaran, kita juga ingin mengubah paradigma dari subsisi itu sendiri, terutama BBM dan itu harus diperbaiki. Kita selama ini hanya berfokus pada yang paling mudah, yaitu subsidi harga. Itu berlaku untuk BBM, listrik, elpiji, maupun pupuk. Dalam lima tahun ini mudah-mudahan bisa tuntas, kita bisa selesai mengubah paradigma subsidi. Kita harus minimumkan sekali subsidi harga dan alihkan dalam bentuk yang tepat sasaran.

Bisa dijelaskan mengenai subsidi pupuk?

Daripada pupuknya dibikin murah dengan subsidi dan bisa diakses oleh semua orang, lebih baik kita berikan daya beli yang cukup bagi petani kecil sehingga dia bisa membeli pupuk dan dia bisa tetap menanam, bisa membuat tanamannya lebih produktif. Itu kuncinya. Jika terus disubsidi, perusahaan besar perkebunan yang tentunya tidak pantas mendapatkan susbidi tetap bisa membeli.

Ketika membuat kebijakan, kita harus melakukan usaha lebih besar untuk memformulasikan dan lebih tekun dalam mendistribusikannya.Bambang Brodjonegoro

Kita harus sudah mulai belajar susah. Susah dalam pengertian membuat kebijakan yang membutuhkan usaha yang lebih besar untuk memformulasikan dan membutuhkan ketekunan yang lebih tinggi dalam mendistribusikannya. Karena kalau ingin memberikan dukungan kepada petani harus tahu dulu siapa yang mau dibantu . Benar-benar by name by address untuk kategori petani.

Maksudnya?

Semua harus tepat sasaran. Kalau dia perlu, berapa besar perlunya. Apa sih yang diperlukan petani kecil agar dia bisa tetap menjaga produktifitas usahanya. Harus kita lihat apakah pupuk, benih, atau kebutuhan dasarnya seperti beras atau pangan lainnya.

Atau malah kebutuhan paska tanam, seperti asuransi kalau dia gagal panen. Ini yang harus ditata dalam lima tahun ke depan supaya kita punya anggaran yang jauh lebih sehat. Anggaran yang tidak rentan terhadap guncangan harga minyak dunia, guncangan kurs, dan segala macam. Kalau dia perlunya sekian, itu yang kita berikan. Bukan harganya yang kita murahkan. Karena memang secara konsep, subsidi harga adalah subsidi yang paling gampang. Tapi akibatnya ini akan memberatkan anggaran.

(Bagian 2 dari 3).

Lihat juga:Sebelumnya Laporan, Kini Bisa Buat Kebijakan