Jokowi Butuh Rp 106 T Bangun Infrastruktur

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan gencar memulai pembangunan proyek infrastruktur untuk menopang target pertumbuhan ekonomi 2015 sebesar 7 persen. Total dana yang dibutuhkan pemerintah untuk mendanai pembangunan proyek-proyek infrastruktur prioritas mencapai Rp 106 triliun.

Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan proyek-proyek yang akan dikerjakan tahun depan dan masuk dalam kategori prioritas adalah yang berkaitan dengan program peningkatan ketahanan pangan, irigasi, serta pelabuhan.

"Total kebutuhannya sekitar Rp 106 triliun. Kemungkinan dananya akan dipenuhi dari hasil pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM), dari situ saja sudah cukup bahkan berlebih," ujar Sofyan dalam acara Indonesia Infrastructure Week di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (5/11).

Dananya akan dipenuhi dari hasil pengalihan subsidi BBM, dari situ saja sudah cukup bahkan berlebih.Sofyan Djalil

Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri pernah mengungkapkan dengan menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 3.000 per liter, maka anggaran subsidi yang bisa dihemat pemerintahan Jokowi-JK mencapai Rp 159 triliun. Terdiri dari Rp 24 triliun penghematan sampai akhir 2014, dan sebesar Rp 135 triliun sepanjang 2015.

Diluar dana yang berhasil dihemat dari subsidi BBM, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah mengalokasikan dana peningkatan ketersediaan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar Rp 140,8 triliun. Anggaran tersebut tersebar ke beberapa Kementerian yang akan membangun infrastruktur sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Kementerian Pekerjaan Umum memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 81,3 triliun sementara Kementerian Perhubungan mendapat alokasi Rp 44,9 triliun. Kedua instansi tersebut mendapat tugas untuk membangun jalan raya baru, jalur kereta, jembatan, bus rapid transit, bandara, serta dermaga penyeberangan dan pelabuhan.

Dana infrastruktur juga diperoleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp 10 triliun untuk membangun jaringan transmisi listrik, peningkatan kapasitas gardu induk, membangun jaringan gas kota, dan pembangkit listrik.

Terakhir, dana infrastruktur juga diberikan kepada Kementerian Perumahan Rakyat sebesar Rp 4,6 triliun untuk membangun rusunawa untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan kawasan perumahan swadaya.

Pentingnya Infrastruktur

Sofyan menjelaskan setiap tahun pemerintah mengeluarkan dana subsidi BBM sebesar Rp 291,1 triliun dan subsidi listrik Rp 72,4 triliun. Apabila anggaran untuk kedua jenis subsidi tersebut bisa dikurangi, dia yakin proyek pembangunan infrastruktur dasar yang dikejar pemerintah dapat tercapai.

"Kondisi ekonomi dunia memang sedang tidak terlalu menggembirakan. Kita yang perlu berbenah sebab potensi Indonesia di bidang infrastruktur sangat besar," ujarnya.

Sebelumnya JK mengatakan pembangunan infrastruktur menjadi penopang utama pemerintah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 7 persen pada 2015. "Kalau kita bisa membuat produktivitas yang lebih baik, itu lebih mudah. Saat ini saja dengan kondisi jalan yang rusak, kita masih bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 5 persen," ujar JK.

Lihat juga:RI Diminta Gabung Bank Infrastruktur Asia