JK Minta Para Menteri Kurangi Seminar

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) siang tadi membuka acara Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2014 di Jakarta Convention Center. Dalam kata sambutannya, orang nomor dua di republik ini meminta para menteri dan pejabat negara yang hadir dalam acara tersebut untuk mengurangi kegiatan yang banyak cakap namun sedikit bekerja.

"Kita tidak perlu seminar-seminar lagi. Jangan hanya puas dengan menyelenggarakan pameran, konferensi, atau seminar. Kita harus bangga kalau sudah merealisasikannya," kata JK, Rabu (5/1).

Dalam acara yang digagas oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) tersebut, JK mengaku dapat melihat lebih banyak orang yang mampu berbicara tentang proyek infrastruktur yang akan dibangun pemerintah daripada yang benar-benar mampu mengerjakannya.

"Makin banyak yang bisa dibicarakan tentang Indonesia. Banyak dibicarakan tapi sayangnya jarang dikerjakan," kata JK yang disambut tamu undangan yang hadir dengan tawa dan tepuk tangan.

Usai memberikan sambutan, JK juga didapuk memukul gong sebagai tanda pameran secara resmi dibuka. Usai memukul gong, JK kembali menghampiri mikrofon dan langsung berbicara, "Saya pukul gongnya pelan, because the most important is action, louder than speaking," ujarnya.

Indonesia Infrastructure Week 2014 yang digelar mulai 5 hingga 7 November 2014, bertujuan untuk menarik perhatian investor terhadap proyek-proyek infrastruktur yang akan segera dibangun pemerintah. JK menjelaskan Indonesia saat ini tengah mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen, sehingga pembangunan proyek infrastruktur sangat berperan penting dalam mewujudkan angka tersebut.

Bahas Pembangkit

Usai membuka pameran infrastruktur, JK kembali ke kantornya untuk menggelar rapat dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Setelah menghadap JK, Rini mengaku banyak ditanya soal kesiapan PT PLN (Persero) dalam membangun proyek pembangkit 35 ribu Megawatt (MW) dalam waktu lima tahun ke depan.

"Beliau minta saya melihat PLN secara struktur, bagaimana supaya lebih efisien untuk membangun pembangkit 35 ribu MW. Apakah PLN bisa atau harus kita kembangkan dengan independent power producer (IPP/perusahaan listrik swasta)," katanya.

Rini mengakui ada cukup banyak masalah yang harus diselesaikan pemerintah dan PLN untuk dapat merealisasikan proyek pembangkit 35 ribu MW tersebut. "Termasuk mencari pinjaman, laporan keuangan PLN, neracanya, sehingga bagaimana kita mendorong IPP," ujar Rini.

Pembangunan pembangkit listrik selama lima tahun ke depan masuk dalam kategori program infrastruktur Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar. Pemerintah ingin meningkatkan rasio elektrifikasi dari 83,2 persen menjadi 85,2 persen. Pertumbuhan jumlah sambungan listrik baru setiap tahun harus dikejar dengan membangun pembangkit 7 ribu MW selama lima tahun ke depan.