PROGRAM MENTERI
Menteri Susi Bidik PNBP Perikanan Naik 5 Kali
CNN Indonesia
Jumat, 07 Nov 2014 16:15 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjanjikan kenaikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kelautan dan perikanan lima kali lipat dalam lima tahun masa kerjanya.
"Berdasarkan proyeksi kami penerimaan PNBP perikanan selama 2015-2019 naik menjadi Rp 1,27 triliun dari Rp 250 miliar atau tumbuh 508%," ujar Susi pada acara Chief Editors Meeting (CEM) di Hotel Grand Hyatt Jakarta, Jumat (7/11).
Untuk merealisasikannya, Susi mempersiapkan lima kebijakan strategis di sektor kelautan dan perikanan. Pertama, melakukan moratorium izin baru kapal berbendera asing maupun perpanjangan usaha penangkapan ikan, yang disertai dengan kebijakan kuota. "Gara-gara ini saya dibilang tidak friendly," katanya.
Menurutnya, kebijakan ini dilakukan untuk menjaga kelestarian biota laut. "Ada beberapa blok yang ditutup atau dilindungi dan nanti bisa dapat dana carbon credit yang akan digunakan untuk melakukan reboisasi biota laut," jelasnya.
Kebijakan kedua, kata Susi, melarang pemindahan ikan hasil tangkapan (transhipment) di tengah laut, dengan memusatkan kegiatan di pelabuhan. Hal ini dilakukan untuk mencegah ekspor ikan secara ilegal sekaligus memberikan keuntungan yang lebih besar bagi Indonesia. "Biar mengurangi negara lain dapat untung dari ikan kita. Biar tidak efisien kalau ilegal," ujarnya.
Langkah ketiga lanjut Susi, menyempurnakan sistem perizinan usaha perikanan tangkap. Keempat, modernisasi sistem data dan informasi perikanan. Kelima, menertibkan sistem pemantauan kapal perikanan atau Vessel Monitoring System (VMS).
"Kita tidak pernah bikin tata kelola seperti apa yang tercantum di konferensi dunia. Dunia melarang any foreign fishing vessels masuk ke perairan sebuah negara. Salah satu caranya kita mencoba mengadopsi sistem kelautan negara lain, kalau tidak ya kita tidak bisa kompetitif," tuturnya.
Karenanya, Susi mendesak negara-negara tetangga menandatangani perjanjian untuk tidak melakukan hal-hal di luar konferensi internasional tentang hukum laut. Hal ini untuk membebaskan nelayan-nelayan kecil agar bisa hidup dengan melaut di negerinya sendiri.
"Berdasarkan proyeksi kami penerimaan PNBP perikanan selama 2015-2019 naik menjadi Rp 1,27 triliun dari Rp 250 miliar atau tumbuh 508%," ujar Susi pada acara Chief Editors Meeting (CEM) di Hotel Grand Hyatt Jakarta, Jumat (7/11).
Untuk merealisasikannya, Susi mempersiapkan lima kebijakan strategis di sektor kelautan dan perikanan. Pertama, melakukan moratorium izin baru kapal berbendera asing maupun perpanjangan usaha penangkapan ikan, yang disertai dengan kebijakan kuota. "Gara-gara ini saya dibilang tidak friendly," katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kebijakan kedua, kata Susi, melarang pemindahan ikan hasil tangkapan (transhipment) di tengah laut, dengan memusatkan kegiatan di pelabuhan. Hal ini dilakukan untuk mencegah ekspor ikan secara ilegal sekaligus memberikan keuntungan yang lebih besar bagi Indonesia. "Biar mengurangi negara lain dapat untung dari ikan kita. Biar tidak efisien kalau ilegal," ujarnya.
"Kita tidak pernah bikin tata kelola seperti apa yang tercantum di konferensi dunia. Dunia melarang any foreign fishing vessels masuk ke perairan sebuah negara. Salah satu caranya kita mencoba mengadopsi sistem kelautan negara lain, kalau tidak ya kita tidak bisa kompetitif," tuturnya.
Karenanya, Susi mendesak negara-negara tetangga menandatangani perjanjian untuk tidak melakukan hal-hal di luar konferensi internasional tentang hukum laut. Hal ini untuk membebaskan nelayan-nelayan kecil agar bisa hidup dengan melaut di negerinya sendiri.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK