TNP2K: Dana Kartu Sakti dari APBN

Jakarta, CNN Indonesia -- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menegaskan pendanaan program keluarga produktif bukan dari dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), melainkan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Program keluarga produktif merupakan paket kebijakan bantuan sosial bagi 15,5 juta rumah tangga sasaran (RTS) yang diinisiasi oleh pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Skema distribusinya akan menggunakan paket "kartu sakti", yakni Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

"Semua dana yang dikeluarkan untuk tiga kartu sakti dari APBN, bukan CSR seperti yang dikabarkan sebelumnya," kata Ari Perdana, Asisten Koodinator Kelompok Kerja Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Sabtu (8/11).

Menurut Ari, pemerintah tidak perlu meminta persetujuan DPR terkait program sosial tersebut mengingat anggarannya sudah teralokasi pada pos belanja bantuan sosial (Bansos) di APBN Perubahan 2014. "Contohnya KIP, itu untuk siswa miskin yang sudah terdaftar di program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebelumnya. Kartu Indonesia Sehat, para penerimanya adalah masyarakat yang sudah terdaftar sebagai penerima iuran jaminan kesehatan nasional," jelasnya.

Sebelumnya, terjadi ketidaksesuaian informasi tentang sumber dana program kartu sakti yang disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Menurut JK, penerbitan tiga kartu sakti itu punya dasar hukum yang jelas karena anggarannya sudah teralokasi dalam APBNP 2014 yang disusun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sementara itu, Pratikno mengatakan sumber pembiayaannya berasal dari CSR badan usaha milik negara (BUMN).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Permadi Sumantri Brodjonegoro mengungkapkan pemerintahan sebelumnya sudah mengalokasikan dana bantuan sosial dalam APBNP 2014 dan APBN 2015, masing-masing sebesar Rp 5 triliun. Dana tersebut rencananya akan disalurkan kepada masyarakat sebagai bentuk kompensasi atas kenaikan harga BBM.

"Itu kan sudah dimasukan dalam APBN, jumlahnya ada Rp 5 triliun. Ya kalau memang akan dipakai, ya kita siapkan," lanjut Bambang belum lama ini.

Lihat juga:Jokowi dapat Warisan Rp 10 Triliun dan Kebebasan Menaikkan Harga BBM