JK Isyaratkan Kenaikan Harga BBM Mendadak

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah sewaktu-waktu bisa langsung mengumumkan kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jika kebijakan tidak populis itu dibutuhkan. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengisyaratkan hal itu kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (8/11). 

"Di manapun juga begitu (dinaikkan secara mendadak), kalau sudah naik baru dijelaskan uang yang dipindah ke mana," ujarnya.

Namun, dia enggan memasikan kapan kebijakan tersebut diumumkan maupun besar penyesuaian harganya."Tunggu saja ya," ujarnya.

Sebelumnya, JK menyatakan harga BBM belum akan dinaikkan pekan depan mengingat Presiden Joko Widodo tengah melakukan lawatan kenegaraan. Kebijakan tersebut baru akan dimumkan setelah penyebaran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) tersebar merata kepada seluruh rumah tangga sasaran. 

"Tidak, minggu depan Presiden sedang di luar negeri, dan pengumuman ini yang harus umumkan itu Presiden bukan Wakil Presiden," ujar JK di kantornya, Jum'at (7/11).

Lihat juga:JK: Harga BBM Belum Naik Pekan Depan

Walau demikian, JK menegaskan bahwa harga BBM tetap akan dinaikkan, meskipun harga minyak dunia sedang turun. Menurutnya, terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. "Karena impor BBM yang dilakukan Indonesia dihitung menggunakan dolar AS," katanya.

Sebagai kompensasi bagi kelompok masyarakat miskin terdampak, Wapres mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan sosial melalui program keluarga produktif. Untuk mendanainya, JK menegaskan akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN) dan bukan dari tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

"Semua APBN. KIS (Kartu Indonesia Sehat) itu dari BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). KIP (Kartu INdonesia Pintar) itu dari program wajib belajar yang dibiayai negara. Sementara Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) itu memang ada anggarannya. Tahun ini Rp 5 Triliun," jelas Wapres.

JK mengaku tidak mengetahui soal isu yang menyatakan anggaran program ini berasal dari CSR. "Tidak tahu kenapa. Tidak ada itu," ujarnya.

Lihat juga:TNP2K: Dana Kartu Sakti dari APBN