Layanan One Stop Service Dimulai Juni 2015

Jakarta, CNN Indonesia -- Demi menggeber investasi Indonesia Pemerintah menargetkan layanan perizinan terintegrasi atau dikenal dengan one stop service dapat dilaksanakan enam bulan kedepan. Rencananya, segala bentuk perizinan investasi juga dapat dibuat melalui online.

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo di hadapan para Pemimpin Kelompok 20 (G20) di Brisbane, Australia, Sabtu (15/11).

"Saya akan melakukan peningkatan daya saing nasional melalui proses penyederhanaan perizinan investasi dan membentuk layanan one stop service nasional," ungkap Jokowi seperti dikutip dari Kantor Berita Antara, Minggu (16/11).

Jokowi menilai, adanya rencana untuk membuat layanan perizinan terintegrasi itu tak lepas dari rumitnya prosedur perizinan investasi yang selama ini menyulitkan kalangan pengusaha. Jika tak diselesaikan cepat, Jokowi bilang, problematika perizinan akan berdampak pada terganggunya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Kalau prosesnya bisa berjalan dengan sederhana, tidak perlu dibuat rumit karena pada gilirannya akan menyulitkan semua pihak," ungkapnya. 

Selain perizinan, hal yang juga menjadi fokus penyelesaian Pemerintah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia ialah peningkatan rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB). Dengan adanya pembenahan sistem, Pemerintah optimis bisa meningkatkan rasio perpajakan dari 13 persen menjadi 16 persen.

"Dengan perbaikan sistem perpajakan, termasuk transparansi dan sistem teknologi informasi, saya optimis angka rasio pajak akan meningkat. Pemerintah Indonesia juga komitmen untuk hal ini," pungkasnya.