Pemerintah Kaji Usulan Subsidi Tetap BBM

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta Kementerian Keuangan untuk mengkaji kemungkinan penerapan subsidi tetap bahan bakar minyak (BBM) seperti yang diusulkan oleh Bank Indonesia.

"Tahub depan kita akan memperhitungkan itu subsidi tetap, tapi memang butuh persiapan-persiapan," kata JK di Jakarta, Selasa (18/11).

JK menjelaskan salah satu hal yang harus dipastikan pemerintah adalah berapa banyak konsumsi BBM bersubsidi masing-masing kota di Indonesia. Karena jumlah konsumsi tersebut akan menjadi dasar perhitungan berapa banyak subsidi BBM yang dinilai cukup untuk menyokong pendistribusian BBM oleh PT Pertamina (Persero) di setiap kota.

"Setiap kota tentukan saja subsidinya. Berapa pun naik turunnya kita akan hitung. Apakah bisa subsidi tetap bisa diberlakukan tahun depan, masih menunggu kajian administratif selesai dan harus dibicarakan dulu dengan DPR," ujar JK.

Sebelumnya Bank Indonesia mendorong pemerintah menerapkan kebijakan subsidi tetap terhadap BBM untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa untuk jangka menengah. Kebijakan tersebut diyakini bank sentral dapat menekan laju inflasi ke kisaran 3,5 persen dalam lima tahun mendatang.

"Kalau kita bisa menerapkan penyesuaian harga BBM dan penerapan subsidi tetap, kami meyakini pengelolaan inflasi menjadi jauh lebih baik. Harapannya tahun 2019 bisa 3,5 persen plus minus 1 persen," ujar Gubernur Bank Indonesia Agus D. W. Martowardojo.

Sebagai informasi, selama ini kebijakan subsidi energi melekat pada harga BBM sehingga beban fiskal yang harus ditanggung pemerintah rentan terhadap pergerakan harga minyak internasional. Volatilitas juga tercermin pada pergerakan harga barang dan jasa yang distribusinya sangat bergantung pada komponen harga-harga barang yang diatur oleh pemerintah (administered price), seperti BBM bersubsidi. Hal ini yang menyebabkan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi selalu memicu lonjakan inflasi.

Agus mencontohkan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi pada Juni 2013, yang kemudian memicu lonjakan inflasi ke level 8,3 persen selama tahun berjalan. Realisasi inflasi 2013 itu jauh di atas realisasi tahun-tahun sebelumnya yang hanya di kisaran 3,8 persen pada 2011 dan 4,3 persen pada 2012.

"Namun subsidi BBM itu masalah struktural, kalau masalah struktural bisa kita benahi, perekonomian bisa lebih sehat" tambahnya.

Konsekuensi

JK menandaskan naiknya inflasi akibat kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan konsekuensi yang harus diambil pemerintah. "Tidak ada tindakan yang tidak ada risiko. Tapi dibanding kita harus defisit terus, lebih baik inflasi sedikit naik tapi APBN kita aman," ujar JK.