Menkeu: Intinya Subsidi BBM Salah Sasaran

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo akhirnya menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) senilai Rp 2.000, masing-masing untuk premium dan solar. Keputusan ini menimbulkan gejolak di masyarakat dan elite. Ada yang menolak, ada juga yang mendukung. Sebagian yang menolak mengatakan momentumnya tak tepat.

Ada juga yang meragukan hitung-hitungan pemerintah, atau mempertanyakan ke mana duit hasil penghematan yang terjadi setelah menaikkan harga BBM itu akan dialokasikan. Untuk memperjelas alasan pemerintah menaikkan harga BBM, berikut ini adalah penuturan dari Menteri Keuangan Bambang P. S. Brodjonegoro, pada Selasa (18/11):

Apakah kenaikan harga BBM ini semata-mata untuk memberikan ruang fiskal?

Kebijakan semalam bukan kebijakan ketahanan fiskal. Kalau kita cuma sekadar jaga defisit, kita bisa potong belanja saja kalau mau. Cuma kalau potong belanja, negara terganggu. Kedua, lima tahun terakhir, belanja subsidi BBM kalau diakumulasi Rp 800 triliun. Yang mengalahkan hanya biaya pendidikan. Tapi belanja infrastruktur dan kesehatan di bawah. Selama lima tahun, maksimal anggaran pendidikan Rp 550-600 triliun, sedangkan kesehatan Rp 250 triliun. 

Apa yang salah dengan subsidi BBM?

Oranglah yang harusnya dibantu, bukan barang. Ini dibuat murah agar terjangkau harganya. Namun orang yang enggak berhak juga bisa memakai. Intinya kebijakan ini enggak tepat sasaran. Belanja yang konsumtif harus jadi produktif. Untuk mengurangi belanja BBM subsidi, caranya dengan menaikkan harga.

Lantas mengapa memilih angka Rp 2.000, bukan Rp 3.000?

Kenapa enggak Rp 3.000? Karena kita juga melihat kondisi harga minyak dunia dan kurs. Kita harus kombinasikan dua hal itu. Prinsip kedua, kalo bicara subsidi, nanti terlihat total subsidi yang sudah dikeluarkan. Kalau harga minyak rendah, ingat kurs nya masih lemah. Yang kedua, harga minyak turun ini kondisi dua minggu terakhir. Jangan gegabah.

Kalau dilihat ICP Januari US$ 105, Februari-Juni US$ 109, Juni US$ 104, Agustus ke US$ 99,5, September US$ 95, Oktober US$ 83, perkiraannya November-Desember di bawah US$ 83. Yang penting, rerata setahunnya masih US$ 99, dan dibawah ICP sebesar US$ 105. Dengan harga itu, maka hitungan itu, kalau kita enggak beri kebijakan (Kenaikan harga BBM) subsidi rata-rata BBM premium Rp 3.300 per liter. Kalau dikurangi subsidi Rp 2.000, maka subsidinya masih ada Rp 1.300.

Maka kita pakai mops. Bagaimana harga mops terbentuk? Kita pakai bursa minyak. Efeknya baru terasa Desember nanti. Kalau solar, subsidi per liter tanpa ada kebijakan (Kenaikan harga BBM) Rp 4.500 per liter. Kalau dikurangi Rp 2.000 ya masih ada subsidinya Rp 2.500. Subsidinya kan mengikuti siklus anggaran.

Bagaimana dengan penghematan, dari mana perhitungannya?

Penghematan Rp 9,5 triliun dari hari ini hingga akhir tahun. Tahun depan, kita belum APBN-P 2015, angka persisnya akan ketahuan setelah keluar asumsi APBN 2015. Kembali lagi ke harga minyak dan kurs. Kurs 2015 kita patok di Rp 11.900, dan saya rasa itu masih akan begitu. Sedangkan harga minyak kita lihat proyeksinya, sehingga lebih baik kita tunggu saja sebelum bikin asumsi, namun kita pikir di bawah US$ 105.

Rp 110-140 triliun nilai penghematannya tahun depan, tergantung asumsi makro yg digunakan di APBN.

Apa dampak kenaikan harga BBM itu?
 
Pasti kebijakan ini akan menyebabkan inflasi. Saya harap rekan di perdagangan bisa menahan di pangan. Di perhubungan bisa manage agar tarif enggak tinggi. Inflasi perkiraan akan terdistribusi dalam tiga bulan. Kalau mengikuti pola sama, tambahan inflasi dari baseline 2,5 persen, dengan perkiraan tambahan Rp 1.000 sebesar 1,2 persen. Kalau sampai Desember, diproyeksikan inflasi 7,3 persen totalnya, atau bertambah 2 persen dari baseline.

Inflasi khusus ke kelompok miskin tambahannya bisa 4,5 persen sampai akhir tahun. Mereka akan kekurangan daya beli, maka harus dipulihkan. Maka akan menyuntikkan Rp 150 ribu per keluarga. Tapi memang kami melihat ini enggak cukup. Jadi Rp 200 ribu per keluarga per bulan dan sudah bisa dicairkan hari ini lewat kartu KKS dan KIS itu. Itu upaya pemerintah untuk menjaga daya beli saudara-saudara kita yang miskin. Harapannya, daya beli bisa naik lagi.

Ke mana alokasi penghematan itu?

Akan ke infrastruktur. Tahun depan ada Rp 16 triliun untuk irigasi. Irigasi kita 40 persen rusak. Karena Presiden fokus di dua hal: petani dan swasembada, maka irigasi jadi perhatian. Tapi secara umum, infrastruktur menjadi prioritas dan juga perikanan, serta keamanan energi. Ekstensifikasi gas jadi perhatian. Kita harus diversifikasi energi khususnya gas. Harganya murah buat costumer, tapi enggak bagus buat produsen. Kalo gas bisa jadi alternatif, syukur-syukur  angkutan umum pakai gas biar mengurangi ketergantungan solar. Indonesia juga harus melebarkan bandwith. Selain itu juga kesehatan dengan cara iurannya dinaikkan atau penerimaannya dinaikkan. Kita harapkan conditional cash transfer bisa mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Dan kartu-kartu itu menuju ke sana. Selain itu juga digunakan transfer ke daerah. Kita ingin tingkatkan porsi kontribusi dana pusat iuntuk daerah.

Bagaimana alokasinya untuk 2015?

Selain alokasi dari subsidi BBM, kita akan memperlebar fiskal dengan cara lain, enggak hanya mengandalkan pengurangan subsidi BBM. Pertama, kita fokus ke subsidi listrik karena energy mix enggak pernah sesuai target. Kedua, penghematan perjalanan dinas. Saya minta ke semua menteri untuk menghemat belanja modal noninfrastruktur yang diharapkan bisa menambah ruang fiskal. Ketiga, me-review bantuan sosial. Harus jelas kemana. Keempat, gas. Saya mendukung Menteri ESDM untuk menambah kilang dan gas. Dari sisi PNBP, minerba kita akan dorong, dan pajak juga. Kalau pajak membaik, penerimaan bertambah, fiskal akan lebih lebar lagi.