Adaro Bidik Proyek Pembangkit Pemerintah

PT Adaro Energy Tbk melalui anak usahanya PT Adaro Power membidik sebagian dari mega proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW) yang ditargetkan pemerintah bisa dibangun dalam lima tahun ke depan. Program pemerintah tersebut sejalan dengan rencana ekspansi perusahaan di bidang ketenagalistrikan.

Presiden Direktur PT Adaro Power Mohammad Effendi menjelaskan perseroan berencana membangun pembangkit listrik dengan kapasitas 20 ribu MW selama 20 tahun ke depan, atau 1.000 MW per tahun.

"Seperti yang pemerintah katakan, mereka memerlukan tambahan kapasitas listrik sebanyak 4 ribu hingga 5 ribu MW setiap tahun. Apabila dibebankan semua ke PT PLN (Persero) mereka tidak mampu. Untungnya dari proyek 35 ribu MW itu sebanyak 20 ribu MW digarap dengan Independent Power Producer (IPP), sehingga kita bisa masuk,” kata Effendi, Selasa (18/11).

Menurut Effendi, untuk dapat terlibat dalam proyek pemerintah tersebut perseroan akan menanti tender pekerjaan pembangunan pembangkit yang segera dibuka pemerintah.

Untuk meyakinkan kapabilitas yang dimilikinya, Effendi menyebutkan beberapa proyek pembangkit yang sedang dikerjakan perseroan. Diantara proyek tersebut berbentuk perusahaan patungan dengan mitra lain seperti PT Bhimasena Power Indonesia yang kapasitasnya baru terpasang 2 ribu MW dari rencana 3 ribu MW di Batang, Jawa Tengah dengan nilai investasi US$ 4 miliar. 

Dalam proyek tersebut Adaro memiliki kepemilikan 34 persen saham dan sisanya dimiliki oleh Electric Power  Development Co. Ltd. (J-Power) dan Itochu Corporation.

Selain itu proyek yang akan dikerjakan adalah Tanjung Power Indonesia dengan kapasitas direncanakan akan mencapai 200 megawatt, yang merupakan konsorsium antara PT Adaro Power dengan Korea East-West Power Company.

Selain itu, proyek yang sedang berjalan dan ditangani oleh Adaro Power antara lain PT Makmur Sejahtera Wisesa yang memiliki kapasitas 60 megawatt dan berlokasi di Kalimantan Selatan. "Pembangunan ini diharapkan dapat memenuhi kapasitas listrik di Pulau Kalimantan dan semuanya menggunakan tenaga batubara," tambah Effendi.

Investasi Tinggi

Meskipun memasang target dapat membangun 20 ribu MW pembangkit dalam 20 tahun ke depan, Effendi menyatakan sudah puas apabila realisasi kapasitas hanya mencapai 40 persen saja. Karena menurutnya investasi di bidang pembangkit listrik cukup mahal dengan Internal Rate of Return (IRR) yang tidak tinggi namun nilainya konstan antar tahun, yaitu dikisaran 10-15 persen.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago memastikan pemerintah membutuhkan investasi perusahaan swasta nasional maupun asing untuk berpartisi membangun pembangkit dalam lima tahun ke depan. Andrinof menyebut pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp 980 triliun untuk membangun pembangkit 35 ribu MW selama lima tahun ke depan. Sementara kemampuan APBN hanya mampu menutupi Rp 100 triliun dan kas PLN hanya mampu menutupi sekitar Rp 250 triliun saja. Sehingga masih butuh sekitar Rp 630 triliun untuk membangun seluruhnya.