Dipaksa Bangun Pembangkit, PLN Berutang Lagi

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN akan kembali berutang dari lembaga keuangan internasional untuk mendanai proyek pembangkit listrik. Direktur Utama PLN Nur Pamudji menuturkan sedikitnya dibutuhkan dana Rp 400 triliun untuk membangun pembangkit berikut jaringan listrik selama lima tahun ke depan.

"Dana tadi akan berasal dari beberapa sumber," kata Nur Pamudji di kantor Kementerian ESDM, Rabu siang (19/11).

Sumber pendanaan yang dimaksud Nur Pamudji antara lain mengoptimalkan pembiayaan internal, dukungan anggaran pemerintah, serta menerbitkan surat utang. "Dana itu juga bisa berasal dari pinjaman lembaga keuangan internasional," terangnya.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebelumnya merilis kebutuhan dana sebesar Rp 980 triliun untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik menjadi 85,7 GW hingga 2019. Rencananya, itu akan ditutup menggunakan APBN sebesar Rp 100 triliun, PLN Rp 545 triliun dan sisanya investasi swasta Rp 435 triliun.

"Sedangkan kemampuan investasi PLN adalah Rp 250 triliun dalam lima tahun," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Andrinof Chaniago belum lama ini.

Untuk itu, lanjut Andrinof, berdasarkan pinjaman dan pagu PLN 2015 tersedia Rp 205,6 triliun. Artinya, PLN butuh tambahan modal sebesar Rp 339,4 triliun, yang diharapkan dari penyertaan modal negara (PMN) dan sebagian dari penerusan pinjaman luar negeri.

"Ini agar kondisi PLN menjadi sehat karena debt equity rasio PLN saat ini kondisinya kronis sekitar 257 persen," jelas Andrinof.

Pemerintah, kata Andrinof, menganggarkan PMN sekitar Rp 134 triliun untuk PLN selama periuode 2015-2019.

Pilihan Redaksi PLN Bangun Pembangkit Listrik Bertenaga Kayu Pemerintah Minta PLN Kreatif Cari Pendanaan PLN Harus Selektif Pilih Mitra di Pembangkit

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan  melaporkan total pinjaman luar negeri yang dicairkan untuk PLN selama kuartal II 2014 mencapai US$ 47,12 juta, sedangkan ongkos yang harus dibayarkan pemerintah atas keseluruhan pinjaman PLN mencapai US$ 1,2 juta. Secara kumulatif, total biaya yang dikeluarkan pemerintah atas seluruh pinjaman luar negeri PLN dengan kategori zero disbursed sejak penadatanganan sampai dengan Juni 2014 mencapai US$ 2,15 juta.

Kenaikan Tarif Dasar Listrik

Andrinof menambahkan program penyehatan nearaca PLN lainnya antara lain menyesuaikan tarif dasar listrik hingga mencapai nilai keekonomian pada 2017. Nilai keekonomian yang dimaksud Andrinof adalah tarif yang mencerminkan kemampuan investasi PLN secara mandiri.

"Itu memperhitungkan beban investasi sesuai kondisi demografi dan geografi yang ada serta beban sasaran bauran energi," katanya.