Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah semakin serius membenahi sektor hilir minyak dan gas bumi (migas) nasional. Sambil mematangkan rencana membangunan kilang pengolahan minyak mentah baru, Pemerintah akan membangun kilang-kilang penimbunan.
"Secepatnya pemerintah akan membangun kilang-kilang penimbunan. Nantinya kilang tersebut akan menambah kapasitas dan menjamin cadangan minyak nasional menjadi 30 hari dari sebelumnya 18 hari," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said di Jakarta, Rabu (19/11).
Selain kilang timbun, pemerintah juga akan mengoptimalkan kilang-kilang pengolahan minyak yang sudah dioperasikan PT Pertamina (Persero). Pemerintah juga akan mendorong penyelesaian proyek kilang
petrochemical yang dibangun PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) berkapasitas 100 ribu barel per hari yang diketahui masih tekendala banyak hambatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kilang TPPI harus selesai pada waktunya. Semua kami lakukan sambil menunggu jalannya pembangunan kilang pengolahan baru," kata Sudirman.
Kilang dan fasilitas penimbunan minyak dan gas bumi menjadi salah satu proyek infrastruktur yang masuk dalam program prioritas Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam lima tahun ke depan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan, sampai 2019 mendatang pemerintah sudah memasukkan rencana pembangunan dua kilang minyak dengan kapasitas 300 ribu barel; memperluas kilang minyak di Cilacap dan Balongan milik Pertamina; serta membangun lima
Floating Storage Receiving Unit di Jawa Barat/DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Lampung.
Sebelumnya Pertamina telah mengungkapkan rencananya menambah kapasitas kilang lama melalui
Refinery Development Master Plan (RDMP). Dimana perseroan menargetkan kapasitas kilangnya bisa mencapai 1,6 juta barel per hari (BPH) atau naik sekitar 600 ribu BPH dari kapasitas saat ini di kisaran 1,05 juta BPH.
Untuk dapat mewujudkan rencana tersebut, Pertamina harus mengucurkan dana investasi yang sangat besar sekitar Rp 200 triliun selama 6 tahun kedepan.