Di Era SBY, Pertumbuhan Ekonomi Tidak Merata

Jakarta, CNN Indonesia -- Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak merata menjadi kekhawatiran Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Salah satu indikatornya adalah peningkatan investasi yang tidak sebanding dengan serapan tenaga kerja yang turun hampir separuh dalam setahun terakhir.

"Perkembangan ekonomi terakhir tidak cukup merata dirasakan oleh Bangsa Indonesia. Ini mengkhawatirkan Kadin," ujar Hariyadi Sukamdani, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal, dan Publik, ketika membuka Rapat Kerja Nasional Kadin di Jakarta, Jumat (21/11).

Hariyadi menilai terjadi anomali dalam beberapa tahun terakhir. Contohnya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi kuartal II 2013 sebesar Rp 99,8 triliun bisa menyerap tenaga kerja sekitar 680 ribu orang.

“Tetapi ketika pada kuartal II 2014 investasi naik jadi Rp 112 triliun, serapan tenaga kerjanya hanya 350 ribu. Artinya ada ketidakmerataan ekonomi," jelasnya.

Menurut Hariyadi, Kadin menaruh harapan besar terhadap pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo untuk bisa membenahi kompleksitas masalah ekonomi Indonesia. Melalui sembilan program Nawa Cita, yang tiga di antaranya terkait dengan perbaikan ekonomi, Pemerintahan Joko Widodo diyakini bisa melakukan perubahan besar ke arah yang lebih baik.

"Untuk itu perlu kerjasama dengan seluruh stakeholders," katanya.

Kesenjangan ekonomi Indonesia ini diakui oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil. Menurutnya, hal itu tercermin dari rasio ketimpangan pendapatan kelompok masyarakat (gini ratio) yang semakin mengkhawarirkan.

"Gini ratio makin mengkhawatirkan. Karenanya kebijakan kita akan diarahkan lebih tepat sasaran sehingga dampaknya diharapkan bisa lebih nyata," katanya.

Pilihan Redaksi BI: 2014 Ekonomi Tumbuh Maksimal 5,5 Persen Kenaikan BBM Hambat Pertumbuhan Ekonomi

Andrinof Chaniago, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, menilai ketimpangan ini juga erat kaitannya dengan pertumbuhan populasi penduduk yang tidak sebanding dengan kemampuan negara memenuhi kebutuhan dasar. Berdasarkan catatan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun sekitar 1,4 persen atau sekitar 3 juta orang.

"Artinya ada 3 juta warga negara baru yang harus diikuti juga dengan tambahan kebutuhan pokok, antara lain soal pangan," kata Andrinof.