Proyek Mandek, Rencana PLTU Batang Dinilai Kurang Matang

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil menilai perencanaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang Jawa Tengah kurang matang. Dia menilai, skema kerjasama Public Private Partnership (PPP) yang berlaku untuk proyek senilai US$ 4 miliar itu hanya mampu menembus tahap awal yakni tender pengadaan proyek namun terseok di implementasi.

"Iya PLTU Batang itu proyek PPP yang sukses pada tingkat kontrak, tender, tetapi hambatannya di lapangan," ujar Sofyan, tadi malam di Jakarta.
 
Menurut mantan menteri BUMN itu, seharusnya penyelesaian lahan harus mampu diselesaikan oleh pemerintah daerah setempat. Ditambah sinkronisasi rencana yang matang dari para pemangku kepentingan dianggap mampu membuat proyek seluas 226 hektare tersebut selesai tahun 2016 itu.

Kalau persoalan itu dibiarkan, menurut Sofyan, langkah para investor akan terhenti di tengah jalan. "Sudah beberapa kali investor tertarik datang tapi karena persiapannya enggak bagus sehingga akhirnya belum terealisir," kata Sofyan.

Rencananya Sofyan akan meninjau sendiri ke lokasi guna melihat permasalahan secara detil. Menurutnya, pemerintah juga tidak menutup kemungkinan untuk merevisi skema kerjasama yang selama ini dipakai.

"Seandainya lahan selesai tahun lalu, maka barangkali tahun depan atau dua tahun lagi sudah jadi itu," ujarnya.

Proyek PLTU Batang merupakan hasil Kerja sama Pemerintah-Swasta (KPS) dengan PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) yang dimulai pada 6 Oktober 2011. BPI mengumumkan penandatanganan perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) untuk pembelian listrik jangka panjang antara konsorsium BPI dengan PLN.

Perjanjian tersebut menyatakan bahwa BPI akan membangun PLTU Jateng dengan kapasitas total 2x1.000 MW untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik PLN selama 25 tahun ke depan. Namun kini proyek tersebut macet dengan persoalan pembebasan lahan. Ada sekitar 29 hektare lahan yang belum dibebaskan.