70 Persen Kebutuhan Aluminium Nasional Dipasok Negara Lain

Jakarta, CNN Indonesia -- Kebutuhan aluminium yang semakin tinggi di pasar domestik ternyata tidak diimbangi dengan pasokan produksi yang cukup. Sehingga Indonesia harus melakukan impor terhadap produk tersebut.

Achmad Saifuni, Ketua Umum Asosiasi Industri Pengecoran Logam Indonesia (Aplindo) mengatakan saat ini Indonesia membutuhkan 800 ribu ton aluminium murni per tahun. Namun ironisnya Indonesia hanya mampu menghasilkan ingot yang diproduksi PT Inalum sebesar 250 ribu ton.

"Sisanya yang 550 ribu ton itu kita masih impor," ujar Saifuni di Jakarta, Rabu (26/11).

Menurut Saifuni, ketidakmampuan Indonesia dalam memproduksi aluminium disebabkan kurangnya infrastruktur di bidang energi. Pasalnya 50 persen beban produksi aluminium berasal dari pasokan energi. Menurut Achmad, setiap memproduksi 1 ton aluminium dibutuhkan 16,7 megawatt listrik.

Oleh sebab itu, menurut Saifuni, industri aluminium sangat bergantung pada proyek dari PLN sebagai penyedia infrastruktur energi. Apabila pemerintah dan PLN mampu menyediakan sumber energi yang murah, Saifuni yakin pertumbuhan industri aluminium akan mampu mengurangi defisit produksi.

Persiapan Hadapi MEA

Memasang target pertumbuhan produksi 15 persen di tahun depan, Saifuni yakin industri aluminium Indonesia akan mendominasi pasar bebas Asean (MEA) di 2015. Pasalnya menurut Saifuni, negara Asean yang baru memiliki pabrik logam dasar terbesar hanyalah Indonesia.

"Jadi keuntungannya buat Indonesia, jadi bisa menetapkan harga sesuai keinginan kita, atau dengan bahasa lainnya monopoli," ujarnya.

MEA juga dinilai akan menguntungkan bagi industri aluminium terlebih lagi, lanjut Saifuni, pemerintah Indonesia mulai menerapkan aturan pembangunan smelter di dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah bagi dalam negeri.

Namun, memurnikan dan mengolah bahan mineral melalui smelter membutuhkan modal yang besar, sumber daya manusia yang berkompetensi oleh sebab itu dibutuhkan nilai investasi yang besar guna meningkatkan daya saing Indonesia di Pasar bebas Asean itu.

"Untuk itu dibutuhkan seperangkat regulasi Pemerintah yang jelas dan diterbitkan segera agar ada kepastian berusaha dan investor mau menanamkan modalnya dibidang pemurnian dan pengolahan bahan mineral," ujarnya.

Sebelumnya Asosiasi Metalurgi dan Mineral Indonesia (AMMI) meminta pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk segera menerapkan kebijakan yang mewajibkan pengolahan dan pemurnian bijih mineral di dalam negeri. Hal itu dinilai mampu menekan eksploitasi dan ekspor hasil tambang mentah secara berlebihan.

Ketua Umum AMMI Ryad Chairil mencontohkan sumberdaya bijih aluminium yang dimiliki Indonesia seperti di Pulau Bintan, Kota Pinang, dan Bangka-Belitung yang langsung diekspor mentah-mentah tanpa mampu memberi nilai tambah bagi nilai produksi dalam negeri.

"Selama ini bijih aluminium di tambang dan bijihnya langsung diekspor tanpa diolah terlebih dahulu," ujar Ryad beberapa waktu lalu. Padahal menurutnya, aluminium digunakan untuk menyambung komponen listrik dalam semua produk elektronik.

Data Kementerian Perindustrian menunjukkan total kebutuhan aluminium nasional sebesar 857.599 ton per tahun namun ironisnya sekitar 80-100 persen kebutuhan bahan baku aluminium ingot untuk industri nasional dipenuhi dari impor.

Ryad mengaskan, andaikan bauksit yang selama ini di ekspor Indonesia bisa dimanfaatkan untuk diolah dan dimurnikan di dalam negeri menjadi aluminium ingot. "Kalau itu diterapkan maka dipastikan industri aluminium nasional termasuk industri logam dan manufaktur akan berkembang pesat," ujarnya.