DAMPAK KENAIKAN HARGA BBM

Dua Menteri Jokowi Beda Pandangan Soal Kemiskinan Akibat BBM

CNN Indonesia
Rabu, 26 Nov 2014 15:41 WIB
Sudirman Said mengatakan kenaikan harga BBM bersubsidi tidak berkorelasi positif terhadap peningkatan angka kemiskinan di Indonesia.
Menteri ESDM Sudirman Said. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak berkorelasi positif terhadap peningkatan angka kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut berbeda dengan kajian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional pimpinan Andrinof Chaniago yang menyebut naiknya harga BBM akan meningkatkan angka kemiskinan dari 11,25 persen menjadi 12 persen di akhir tahun.

"Dari 2003 memang harga BBM bersubsidi terus naik, tapi angka kemiskinan terus menurun. Memang diperlukan keberanian untuk mengubah kebijakan populis menjadi kebijakan yang pro anggaran agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak" ujar Sudirman di Gedung Dewan Perwakilan Daerah, Jakarta, Rabu (26/11).

Sudirman mengutip data yang dirilis oleh Kementerian ESDM yang menyebutkan ketika harga BBM bersubsidi dijual Rp 1.800 rupiah per liter, angka penduduk miskin berjumlah 37 persen dari total populasi Indonesia di 2004. Sedangkan pada tahun 2013 ketika harga BBM bersubsidi dijual Rp 6.500 per liter, angka kemiskinan berada di angka 25 persen.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Meningkatnya permintaan BBM bersubsidi membuktikan jumah penduduk miskin tidak bertambah," jelasnya.

Sudirman menegaskan apa yang diperlukan Indonesia saat ini bukanlah pemberian subsidi BBM yang tidak tepat sasaran, namun bagaimana meningkatkan rasio elektrifikasi agar mampu membantu percepatan pertumbuhan ekonomi. Namun sayangnya, banyak kendala untuk meningkatkan rasio elektrifikasi tersebut.
Meningkatnya permintaan BBM bersubsidi membuktikan jumah penduduk miskin tidak bertambah.Sudirman Said

"Sekarang kebutuhan listrik di Jawa saja sudah 23 ribu megawatt (MW). Kami memperkirakan kebutuhan listrik untuk daerah-daerah seperti Sumatera dan Kalimantan yang jumlah penduduknya tumbuh pesat akan membutuhkan energi lebih banyak. Sehingga pemerintah ambisius untuk menciptakan pembangkit listrik sebesar 35 ribu MW,” kata Sudirman.

Mantan Direktur Utama PT Pindad (Persero) tersebut mengatakan salah satu tantangan yang dihadapi dalam mencipatakan pembangkit listrik yang mampu memasok 35 ribu MW selama lima tahun ke depan adalah jenis tenaga yang digunakan untuk pembangkit tersebut.

"Sekarang ini diesel memang lebih sering digunakan namun harga untuk membuat pembangkitnya cukup mahal. Sekarang tenaga yang paling murah adalah batubara dengan harga Rp 600 per kWh. Selain batubara, gas juga terbilang murah dengan biaya Rp 655 per kWh. Sementara tenaga panas bumi biayanya separuh dari diesel, tapi eksplorasinya butuh waktu. Nanti kami akan melihat alternatif apa saja yang paling efisien untuk membangun pembangkit itu,” ujar Sudirman.

Sebelumnya kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 2.000 per liter disebut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional berpotensi meningkatkan garis kemiskinan.

"Tanpa intervensi, angka kemiskinan diperkirakan meningkat dari Maret 2014 sebesar 11,25 persen menjadi sekitar 12 persen," jelas Andrinof.

Menurutnya, karena tingginya harga kelompok bahan pangan, maka inflasi barang yang dikonsumsi penduduk miskin (inflasi garis kemiskinan) selalu lebih tinggi dari inflasi umum. Untuk mengendalikannya, pemerintah akan melakukan operasi pasar guna mengamankan harga-harga bahan pokok. "Sasarannya aadalah individu atau rumah tangga kurang mampu yang berpendapatan 40 persen ke bawah. Total perkiraan 64,3 juta jiwa," jelasnya.
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER