Indonesia Ditargetkan Swasembada Pangan Tiga Tahun Lagi

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintahan Joko Widodo menargetkan swasembada pangan dalam tiga tahun ke depan seiring dengan perbaikan koordinasi dan sinergi kebijakan pusat dan daerah. Untuk itu, diperlukan kombinasi kebijakan yang mendukung peningkatan produksi pertanian dan pengendalian impor pangan.

"Diskusi tentang masalah bagaimana kita bisa mengatasi masalah pangan dan mendukung program pemerintah supaya kita berswasembada dalam tiga tahun ke depan ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden," ujar Menteri Perdagangan Rachmat Gobel usai Rapat Kerja Gubernur Anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama XIV Tahun 2014, di Jakarta, Kamis siang (27/11).

Namun untuk mencapai target tersebut, kata Rachmat, banyak hambatan di sektor pertanian yang harus menjadi perhatian, antara lain soal kendala lahan dan anomali cuaca. Menurutnya, tanggungjawab paling besar untuk mengatasi permasalahan tersebut ada di pundak Kementerian Pertanian.

"Tentu dengan Kementerian Perdagangan, adalah bagaimana kita bisa mengendalikan impor supaya pertanian bisa tumbuh, berkembang, dan bisa bertahan," katanya.

Penggunaan teknologi, ujar Rachmat, menjadi salah satu solusi yang perlu dikembangkan untuk membantu para petani lokal memperbaiki kuantitas maupun kualitas produksi hasil tanam.

"Tentu saya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian. Ini kan karena cuaca, masalah setiap tahun jadinya. Ini terulang. Nah bagaimana jangan lagi tahun depan terjadi. Ini yang perlu saya bahas dengan Kementerian Pertanian. Kita akan berhadapan dengan pasar bebas," tutur Rachmat.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan para pembantunya mencapai swasembada pangan, khususnya beras, kedelai, jagung yang ingin dicapai pemerintah dalam waktu tiga tahun.

Selaku tuan rumah, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan isu ketahanan pangan menjadi topik utama dari sekian banyak persoalan yang dibahas dalam forum tersebut. Pada kesempatan tersebut, Ahok, begitu Gubernur Basuki akrab dipanggil, meminta Menko Perekonomian untuk memaksa para gubernur untuk mengoptimalkan potensi ekonomi di daerah masing-masing.

"Sehingga kita mempunyai daya saing. DKI sangat yakin kalau sembilan ekonomi (provinsi) ini maju, maka kesejahteraan DKI juga akan tercapai," ucapnya.

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengingatkan para pemimpin daerah untuk bersinergi dan memperbaiki koordinasi dengan pemerintah pusat guna meningkatkan investasi dan kinerja ekonomi. "Jangan samapai investasi kita wasted karena kekeliruan kebijakan," tuturnya.

Acara rapat kerja gubernur tersebut dihadiri oleh Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan, perwakilan Kementerian Pertanian, perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan para Gubernur/Wakil Gubernur dari 10 provinsi yakni semua provinsi di Pulau Jawa beserta Lampung, Bali, dan Nusa Tenggara.