Susilo Siswoutomo: Birokrasi, 75 Persen Masalah Sektor Energi

Jakarta, CNN Indonesia -- Ditengah meningkatnya tren konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang mencapai 1,6 juta barel per hari (BPH), sejumlah pembenahan harus segera dilakukan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Lantaran dengan hanya memproduksi minyak nasional dibawah 800 ribu BPH, Indonesia mengalami defisit sekitar 800 ribu BPH.

Lalu apa saja yang menjadi masalah berikut rencana yang harus segera dilakukan Menteri ESDM Sudirman Said? Berikut pandangan Susilo Siswoutomo, mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Komisaris PT Pertamina (Persero) ketika diwawancarai CNN Indonesia pekan lalu di Jakarta.

Di awal masa kepemimpinannya Menteri Sudirman Said masif melakukan perubahan di jajaran ESDM berikut perbaikan tata kelola migas nasional. Penilaian Anda?

Apa yang dilakukan oleh Pemerintah sekarang sudah bagus. Sudah berupaya mempercepat perizinan dan melakukan koordinasi antar sektoral terkait masalah-masalah yang ada seperti pajak. Ini yang sebenarnya mau dikerjakan Pemerintah sebelumnya tapi tidak keburu.

Cuma harus diingat, apa yang dilakukan sekarang itu baru akan membuka peluang 4 tahun sampai 5 tahun mendatang terkait upaya meningkatkan produksi migas nasional. Soalnya tidak ada satu pun perusahaan yang bisa menambah produksi minyak dalam jangka waktu yang cepat.

Oiya, saya juga mengapresiasi langkah-langkah Pak Sudirman yang dengan cepat mengganti eselonnya demi mempercepat perizinan. Saya nilai 75 persen masalah itu ada di birokrasi, mulai dari masalah alur birokrasi, koordinasi antar pejabat eselon di Kementerian, dan lain-lain. Sementara 25 persen lainnya itu masalah teknikal di lapangan. Saya kira tidak ada perubahan yang signifikan dari teknik di lapangan beberapa tahun terakhir.

Memang seperti apa koordinasi di jajaran eselon selama ini?

Peraturan itu sudah ada tinggal diterapkan saja. Tapi nyatanya perintah atasan sering tidak berjalan dengan baik ketika diterima oleh para eselon. Ini masalah the man behind the gun. Ngurusin ESDM atau ngurusin negara itu tidak semudah yang dipikirkan. Tidak bisa juga diibaratkan membalikkan tangan.

Memang apa yang menjadi penyebab utama mengapa produksi kita terus menurun?

Masalah produksi migas itu kompleks. Mulai dari njelimet-nya peraturan, tumpang tindih perizinan, kewajiban pembayaran pajak yang dinilai memberatkan investor, hingga minimnya temuan-temuan cadangan baru.

Belum lagi banyak kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) yang kabur karena ketika sudah melalui mekanisme tadi, pada akhirnya mereka tidak mendapatkan cadangan akibat dryhole. Walaupun itu risiko bisnis yang dihadapi pengusaha.

Lalu hal apa yang harus menjadi fokus Pemerintah dalam melakukan pembenahan?

Semuanya tadi. Saya pernah tulis buku yang memetakan masalah energi termasuk migas didalamnya. Saya juga pernah usulkan mengenai konsep catur darma energi. Saya pikir masalah-masalah inilah yang harus diperbaiki.

Memang seperti apa upaya-upaya yang sudah dilakukan Pemerintah hingga saat ini? Terlebih ketika Anda menjabat sebagai Wamen ESDM?

Kami sudah dorong KKKS untuk ngebor, ngebor, dan ngebor. Mungkin rencana awalnya lebih dari 1.500 sumur per tahun. Cuma karena rumitnya mengurus negara, aturan dan orang-orangnya jadi kita tidak bisa menemukan lapangan-lapangan yang memiliki cadangan minyak yang besar.

Saat ini tidak ada lapangan selain Banyu Urip yang diketahui memiliki produksi yang besar. Selama 10 tahun terakhir kita hanya mendapatkan lapangan kecil-kecil yang jumlah produksi di kisaran 1.000 BPH sampai 2 ribu BPH. Kalau pun ada lapangan yang lumayan Ande-Ande Lumut, itu pun cuma 4.500 BPH.

Berarti hingga 4-5 tahun tidak ada penambahan yang signifikan dalam jumlah produksi migas nasional?

It's Impossible. Mustahil atau sangat sulit.

Bukannya sejumlah perusahaan seperti Pertamina dan Chevron tengah mengembangkan teknologi EOR (Enhanced Oil Recovery) yang dipercaya dapat meningkatkan jumlah produksi?

EOR itu masih pilot project. Setahu saya belum ada EOR yang jalan. Mungkin baru akan masif tahun 2019 sampai 2020.

Hasil kerjasama EOR Pertamina dengan Daqing?

I't gonna be very-very difficult. Sejauh ini baru ada penambahan 3 ribu BPH sampai 4 ribu BPH.

Lalu apa siasat yang harus disiapkan Pemerintah untuk mengantisipasi tren peningkatan konsumsi BBM ditengah penurunan produksi?

Saya pikir, baru akan ada peningkatan produksi jika beberapa perusahaan membeli minyak dari luar negeri. Contoh Pertamina beli dari luar. Medco ekspansi keluar dan bawa produksi minyaknya ke Indonesia. Itu baru bisa. Tapi catatannya harga minyak akan mahal. Tapi itu mau gak mau, selain puasa konsumsi BBM.

Memang siapa (perusahaan) mana yang bisa menemukan sumur dengan cadangan 400 juta barel di Indonesia dalam jangka waktu 2 tahun? Kalau bisa tentunya orang-orang Indonesia akan cepat kaya. Seiring dengan itu, kita harus meningkatkan jumlah sumur yang dibor.

Saat ini tercatat terdapat sekitar 320 KKKS di Indonesia. Dari angka itu hanya 60 KKKS yang beroperasi yang 20 diantaranya menjadi tumpuan lifting migas. Pandangan Anda?

Dulu itu targetnya ada penambahan 50 KKKS baru per tahun yang bisa melakukan produksi. Setelah tahu kondisi dan masalahnya, ternyata tidak bisa. Kita harus mencari dan memilih KKKS bonafit yang memiliki teknologi, kompetensi dan duit. Bukan yang broker-brokeran seperti sekarang ini. Kalau aturannya diperketat dan lebih selektif, saya kira kita bisa menemukan cadangan baru. Kalau nyatanya ada KKKS yang tidak menjalankan kewajibannya ya sudah, harus di terminasi.

Berarti kita juga butuh petroleum fund untuk bisa mengatasi masalah ini?

Petroleum fund itu harus. Kita butuh banyak dana dari penerimaan negara dari sektor migas untuk dipakai ngebor, ngebor, dan ngebor. Dari sana kita akan mendapatkan data-data yang valid mengenai cadangan migas sesungguhnya. Jadi kita tidak buta seperti sekarang ini. Jadi potensi cadangan yang mencapai 50 miliar barel itu bisa dicari.

Besarannya?

Saya sepakat petroleum fund dialokasikan 5 persen dari penerimaan negara seperti yang ramai diusulkan. Jika penerimaan negara US$ 30 miliar, petroleum fund-nya US$ 1,5 miliar. Nanti dana itu akan dipakai dan harus diawasi dengan baik. Kalau tidak, percuma juga kita mengalokasikan dana tersebut.

Apa Anda ingin berbakti kembali untuk membantu Pemerintah dalam hal ini?

Meskipun diluar sistem dan saat ini menjadi Komisaris Pertamina, tapi saya tetap akan membantu Pemerintah. Saya akan lakukan apa yang saya bisa lakukan. Saya juga orang yang akan menelurkan optimisme kalau kita bisa meningkatkan produksi walau sangat sulit.