MORATORIUM KAPAL

Berantas Mafia Ikan, Susi Minta Bantuan Jenderal

CNN Indonesia
Senin, 01 Des 2014 12:10 WIB
Salah satu poin kerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan TNI Angkatan Laut adalah penegakan hukum di laut terhadap pelaku illegal fishing.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjadi pembicara kunci dalam diskusi bertema
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kepala Staff Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio di Markas Besar Angkatan Laut di Cilangkap, Jakarta Timur. Kerjasama ini dibuat untuk mendukung kebijakan moratorium kapal besar dan pelarangan transhipment di tengah laut.

“Kerjasama ini perlu dilakukan, karena pemerintah menargetkan dalam satu tahun ingin menata kembali hasil pengelolaan laut kita," ujar Susi, Senin (1/12).

Susi pun berharap Angkatan Laut Indonesia bisa membantu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mengawasi kapal-kapal asing ilegal yang berkeliaran di Indonesia dan mengembalikan kembali kedaulatan kelautan Indonesia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mudah-mudahan kerjasama ini bisa membantu mencapai tujuan utama pemerintah yaitu ikan laut Indonesia bisa berdaulat di negara sendiri," ujar Susi.

Poin Kerjasama

Dalam perjanjian kerjasama tersebut tertuang poin-poin peningkatan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan, seperti kerjasama dalam pemetaan tematik di wilayah perairan Indonesia, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perikanan kelautan dan penegakan hukum di laut.

Dalam perjanjian yang berlaku selama lima tahun kedepan itu juga mengulas mengenai kegiatan pertukaran data dan informasi kelautan dan perikanan di wilayah yuridiksi Indonesia.
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER