Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kepala Staff Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio di Markas Besar Angkatan Laut di Cilangkap, Jakarta Timur. Kerjasama ini dibuat untuk mendukung kebijakan moratorium kapal besar dan pelarangan
transhipment di tengah laut.
“Kerjasama ini perlu dilakukan, karena pemerintah menargetkan dalam satu tahun ingin menata kembali hasil pengelolaan laut kita," ujar Susi, Senin (1/12).
Susi pun berharap Angkatan Laut Indonesia bisa membantu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mengawasi kapal-kapal asing ilegal yang berkeliaran di Indonesia dan mengembalikan kembali kedaulatan kelautan Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mudah-mudahan kerjasama ini bisa membantu mencapai tujuan utama pemerintah yaitu ikan laut Indonesia bisa berdaulat di negara sendiri," ujar Susi.
Poin KerjasamaDalam perjanjian kerjasama tersebut tertuang poin-poin peningkatan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan, seperti kerjasama dalam pemetaan tematik di wilayah perairan Indonesia, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perikanan kelautan dan penegakan hukum di laut.
Dalam perjanjian yang berlaku selama lima tahun kedepan itu juga mengulas mengenai kegiatan pertukaran data dan informasi kelautan dan perikanan di wilayah yuridiksi Indonesia.