Pemerintah Diminta Tambah Dana Pembangunan Perbatasan

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) meminta alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan sebesar Rp 19,17 triliun pada 2015, meningkat Rp 2,97 triliun atau 18,3 persen dibandingkan alokasi tahun ini. Penambahan anggaran tersebut dirioritaskan untuk membangunan sarana konektivitas darat antarwilayah.

"Kita sudah bilang Kementerian Keuangan untuk jalan lokal antardesa. Kita meminta mereka untuk menambah anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (AOBN) sebesar Rp 2,97 trilun untuk pembangunan tersebut. Semoga saja bisa direalisasikan," ujar Sekretaris BNPP Triyono Budi Sasongko di Jakarta, Jumat (5/12).

Alasannya, jelas Triyono, masalah keterisolasian daerah perbatasan yang harus segera dibenahi oleh PNBP. "Tiga tahun terakhir kita memperjuangkan masalah pembangunan jalan paralel perbatasan sepanjang 1.700 kilometer ini" tambahnya.

Menurutnya, jalan-jalan tersebut rencananya akan dibangun di beberapa kawasan yang langsung berbatasan dengan negara tetangga Indonesia. Fokus utamanya antara lain di Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Pulau Timor yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, dan Papua yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini.

Triyono mengatakan masalah anggaran menjadi kendala utama terhambatnya proses pembangunan jalan paralel tersebut. Dia mengungkapkan sebanyak 85 persen daerah perbatasan merupakan kawasan hutan dan hal tersebut membuat timnya harus berhati-hati dalam menjalankan proyek ini ke depannya.

"Kalau kita bangun proyek ini, harus tetap ada kaidah norma dan ketentuannya. Kita tidak boleh lepas dari tiga pendekatan pembangunan daerah perbatasan yang terdiri dari aspek keamanan, kesejahteraan, dan lingkungan. Kita boleh bangun tapi jangan rusak lingkungan. Nanti akan kita rembukkan lagi bagaimana membangun proyek ini tanpa harus mencederai alam" tukas Triyono.