JK Kritik Kontraktor Jalan yang Jorok dan Bikin Macet

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai Indonesia perlu belajar teknologi dan manajemen konstruksi yang bersih dan ramah lingkungan dari negara maju seperti Jepang. Hal ini penting agar proyek infrastruktur jalan di Tanah Air tidak selalu menimbulkan kemacetan dan terkesan jorok.

"Saya kasih contoh, karena Jepang yang mengerjakan MRT, jalan utama Sudirman-Thamrin ditutup, tapi tidak ada kotoran, tidak ada tanah berceceran.

Kalau kontraktor kita yang kerjakan, pasti macet dan lumpur berceceran di jalanJusuf Kalla

 Kalau kita yang kerjakan, pasti tanah, lumpur, macam-macam berceceran di jalan. Pasti kita kasih macet jalan," tuturnya pada Rapimnas Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) di Hotel JS Luwansa, Selasa (9/12).

Menurut JK, seluruh aspek kehidupan tidak bisa lepas dari peran teknologi. Termasuk dalam pengembangan infrastruktur, teknologi berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.

"Untuk itu dibutuhkan suatu sistem dan teknologi yang lebih baik lagi, belajar dari pengalaman," katanya.

JK mengatakan saat ini semakin banyak kontraktor lokal yang bagus-bagus karena telah belajar dari pengalaman. Apabila 20 tahun yang lalu gedung pencakar langit di Jakarta mayoritas dibangun oleh kontraktor Jepang, kini perusahaan konstruksi nasional sudah mulai menguasai pasar.

"Engineer kita kan semua sudah meningkat akibat ditempa dari pengalaman yang lalu itu. Tapi teknologi enginering, sipil dan mesin setiap lima tahun akan berkembang 100 persen. Apabila tidak belajar, tidak berlatih diri, maka dalam lima tahun ilmunya tinggal setengah sehingga dia ketinggalan teknologi dan tidak ibas pakai alat yang baru," tuturnya.

Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menandatangani nota kesepahaman dangan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) tentang lelang proyek konstruksi di bawah Rp 30 miliar. Secara otomatis, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan BUMN konstruksi dilarang ikut bersaing dalam tender proyek tersebut.