Hingga Oktober, Anggaran Subsidi BBM Menguap Rp 228,6 Triliun

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah telah menghabiskan anggaran sebesar 1.412,7 triliun selama Januari-Oktober 2014 atau 75,2 persen dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2014. Pengeluaran terbesar adalah untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, yang secara persentase sudah mencapai 92 persen dari total alokasi anggaran.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, subsidi BBM telah menguap Rp 228,6 triliun (92,7 persen) dari anggaran yang disediakan Rp 246,5 triliun. Itu lebih tinggi dari realisasi Oktober 2013 yang sebesar Rp 174 triliun atau 87,1 persen dari pagu APBNP 2013.

Pilihan Redaksi Harga BBM Naik Lima Kali dalam Satu Dekade Besok, Harga Premium dan Solar Naik Rp 2.000 Jokowi: Tiap Hari Rp 714 T Dibakar untuk BBM

Sementara subsidi listrik telah terpakai Rp 96 triliun (92,3 persen) dari rencana belanja Rp 103,8 triliun. Pos belanja ini juga melampaui pencapaian periode yang sama tahun lalu Rp Rp 79,9 triliun atau 79,9 persen dari total pagu Rp 100 triliun.

Sedangkan untuk subsidi non-energi sudah dicairkan pemerintah sebesar Rp 30 triliun (57 persen) dari total anggaran Rp 52,7 triliun. Pada Oktober 2013, realisasi subsidi non-energi sebesar Rp 23,9 triliun (49,6 persen).

Belanja pegawai menjadi kedua terbesar setelah subsidi, dengan realisasi mencapai Rp 203,4 triliun atau 78,7 persen dari pagu Rp 258,4 triliun. Meski secara nominal meningkat, tetapi secara persentase terjadi penurunan karena pada Oktober 2013 sudah sebesar 80,5 persen

Untuk pos belanja barang, realisasinya sebesar Rp 113,1 triliun atau 57,9 persen dari pagu Rp 195,2 triliun. Secara persentase lebih tinggi dari pencapaian bulan yang sama tahun lalu sebesar 47,3 persen.

Sayangnya, belanja modal yang diharapkan menjadi stimulus ekonomi justru mengalami perlambatan, dengan hanya mencatatkan realisasi sebesar Rp 71,4 triliun atau 44,4 persen dari pagu anggaran. Sementara pada Oktober 2013, realisasi belanja modal sudah mencapai 45,4 persen dari total pagu.

Sebagai informasi, untuk meredam belanja subsidi yang semakin tak terkendali, pemerintah pada 18 November lalu menaikkan harga premium dan solar masing-masing Rp 2.000 per liter. Kebijakan ini diyakini akan memangkas beban subsidi di akhir tahun, meski dari sisi volume pemakaian dipastikan melampaui kuota 46 juta kilo liter.