RUMAH MURAH
Pemerintah Bangun 2,2 Juta Rumah Rakyat Sampai ke Perbatasan
CNN Indonesia
Rabu, 10 Des 2014 14:22 WIB
Mataram, CNN Indonesia -- Pemerintah menargetkan pembangunan 2,2 juta unit rumah swadaya bagi masyarakat menengah ke bawah. Pembangunan ini diharapkan bisa dimulai pada awal tahun 2015.
"Sekarang kita sedang menggodok penyediaan 2,2 juta rumah swadaya yang lokasinya tersebar di seluruh Indonesia. Nantinya program ini akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional di Mataram, Rabu (10/12).
Basuki mengatakan bahwa rumah-rumah ini nantinya akan diperuntukkan bagi nelayan dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) lainnya. Bahkan pemerintah menurutnya akan mengaktifkan lagi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang selama ini dihentikan agar masyarakat dengan golongan yang dimaksud dapat memiliki rumah.
"Kita akan aktifkan lagi FLPP ini. Semoga tahun 2015 kita bisa mulai pembangunannya,” kata Basuki.
Dia menjelaskan rencananya rumah-rumah tersebut akan berbentuk rumah tapak. Mengingat rumah tapak tidak diperbolehkan lagi untuk dibangun di kota-kota besar, maka sudah jelas fokus program ini untuk masyarakat di luar wilayah kota-kota besar. “Rencananya kita juga mau bangun di wilayah perbatasan dan wilayah timur Indonesia,” katanya.
Butuh Dana Rp 5,3 Triliun
Untuk masalah anggaran sendiri, Basuki mengaku Kementeriannya masih butuh tambahan dana untuk merealisasikan hal tersebut. Dari Rp 4,6 triliun dana yang sudah disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 yang dialokasikan untuk proyek ini, Kementerian yang dipimpinnya masih butuh tambahan Rp 7,5 miliar agar rumah-rumah tersebut dapat dibangun.
Perlu diketahui bahwa perumahan rakyat merupakan salah satu fokus utama dalam rancangan pembangunan pemerintah. Di dalam draf awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 hingga 2019, pemerintah ingin membangun rumah susun bagi 515.711 rumah tangga, penanganan kawasan kumuh seluas 37.407 hektar dan bantuan stimulan perumahan swadaya sebesar 5,5 juta rumah tangga.
Pembangunan 2,2 juta rumah swadaya ini juga termasuk di dalam rancangan tersebut dan Basuki berharap bahwa proyek ini selesai bersamaan dengan berakhirnya RPJMN pada 2019.
"Sekarang kita sedang menggodok penyediaan 2,2 juta rumah swadaya yang lokasinya tersebar di seluruh Indonesia. Nantinya program ini akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional di Mataram, Rabu (10/12).
Basuki mengatakan bahwa rumah-rumah ini nantinya akan diperuntukkan bagi nelayan dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) lainnya. Bahkan pemerintah menurutnya akan mengaktifkan lagi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang selama ini dihentikan agar masyarakat dengan golongan yang dimaksud dapat memiliki rumah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menjelaskan rencananya rumah-rumah tersebut akan berbentuk rumah tapak. Mengingat rumah tapak tidak diperbolehkan lagi untuk dibangun di kota-kota besar, maka sudah jelas fokus program ini untuk masyarakat di luar wilayah kota-kota besar. “Rencananya kita juga mau bangun di wilayah perbatasan dan wilayah timur Indonesia,” katanya.
Untuk masalah anggaran sendiri, Basuki mengaku Kementeriannya masih butuh tambahan dana untuk merealisasikan hal tersebut. Dari Rp 4,6 triliun dana yang sudah disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 yang dialokasikan untuk proyek ini, Kementerian yang dipimpinnya masih butuh tambahan Rp 7,5 miliar agar rumah-rumah tersebut dapat dibangun.
Perlu diketahui bahwa perumahan rakyat merupakan salah satu fokus utama dalam rancangan pembangunan pemerintah. Di dalam draf awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 hingga 2019, pemerintah ingin membangun rumah susun bagi 515.711 rumah tangga, penanganan kawasan kumuh seluas 37.407 hektar dan bantuan stimulan perumahan swadaya sebesar 5,5 juta rumah tangga.
Pembangunan 2,2 juta rumah swadaya ini juga termasuk di dalam rancangan tersebut dan Basuki berharap bahwa proyek ini selesai bersamaan dengan berakhirnya RPJMN pada 2019.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK