Ada Mafia Migas Dibalik Kegagalan Program RFID Pertamina

Jakarta, CNN Indonesia -- Masih ingat dengan program pengendalian penjualan BBM bersubsidi yang dijalankan PT Pertamina (Persero) melalui alat radio frequency identification (RFID) tahun lalu? Tim Reformasi Tata Kelola Migas atau tim Antimafia Migas menemukan fakta menarik dibalik kegagalan penerapan program tersebut.

Anggota Tim Antimafia Migas Djoko Siswanto mengatakan kegagalan penerapan RFID dan pembelian BBM non tunai disebabkan oleh intervensi sejumlah pihak yang sengaja menghambat kelancaran program tersebut.

"Ini juga karena praktik mafia migas. Kalau program non tunai dan RFID jalan, mereka sudah tidak bisa macam-macam lagi dengan data riil penyaluran BBM ke masyarakat yang selama ini dimainkan," kata Djoko di Jakarta, Rabu (10/12).

Djoko menjelaskan, dalam praktiknya para mafia sengaja menghalangi pemasangan alat pencatat di nozzle dispenser Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang akan merekam besaran BBM yang dibeli masyarakat. Dengan tidak tercatatnya angka penjualan, para mafia pun bisa menjual BBM ke pihak-pihak yang tidak berhak menerima BBM bersubsidi.

Padahal pemerintah melakukan pembayaran BBM Bersubsidi ke Pertamina tatkala minyak tersebut keluar dari depot. "Kalau satu truk (kapasitas) 10 kiloliter ambil untung Rp 1.000 dengan menjual ke pihak lain, keuntungan mereka bisa Rp 10 juta. Sementara negara tetap harus membayar subsidi kan? Itu yang terjadi," jelasnya.

Djoko pun menduga praktik penyimpangan tersebut banyak terjadi di SPBU miliki Pertamina. Dari sekitar 5 ribu unit SPBU, dia mengatakan program RFID hanya terpasang di kawasan Kalimantan dan DKI Jakarta yang tak lebih dari 100 SPBU.

"SPBU Pertamina dikasih berapa pun akan habis dan kurang. Tapi kita tidak pernah tahu itu BBM dijual kemana," katanya.

Sebagai pengingat, tender proyek RFID dimenangkan oleh PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Inti) pada 2013 silam. Dari tender yang dimenangkan, Inti wajib memasang 100 juta unit RFID yang akan dipasang di tangki kendaraan. Sebagai keuntungan, Inti akan mendapat fee sebesar Rp 18 per liter dari setiap penjualan BBM yang dilego SPBU.

Sedangkan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2013 tentang Pengendalian BBM Bersubsidi, Pertamina diharuskan melakukan pengendalian dengan menggunakan teknologi IT secara tertutup.

"Aturannya sudah ada tapi Pertamina tidak menjalankan. Sekarang kita mau semua SPBU menerapkan. Mereka harus bertanggungjawab," tegas Djoko.

Tender RFID

Berdasarkan laporan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Inti ditetapkan sebagai pemenang tender monitoring dan pengendalian bahan bakar minyak bersubsidi Pertamina. Pada tahap awal, Inti mengimpor RFID dari Cina. Impor hanya sementara sampai Inti siap membuat dengan menggunakan komponen lokal. Perusahaan ini memenangkan tender dengan harga penawaran Rp 18 per liter untuk program monitoring dan Rp 20,74 per liter untuk program pengendalian BBM bersubsidi.

Pemasangan RFID pun sempat mundur dari target Juli 2013, menjadi September 2013 diawali dengan pemasangan di sejumlah SPBU di Jakarta. Namun belum genap program pemasangan RFID berjalan lima bulan, pada Februari 2014 SPBU Pertamina sudah tidak lagi melayani pemasangan RFID.

Kepada BPH Migas, Direktur PT Inti Tikno Sutisno mengatakan ada perbedaan asumsi dolar Amerika Serikat (AS) dalam kontrak kerjasama yang dibuat dengan Pertamina.

Menurut Tikno, proposal awal kontrak menggunakan asumsi rupiah pada kisaran Rp 9.700 per dolar AS. Sedangkan di awal 2014, dolar AS sudah menembus Rp 11 ribu. Begitu juga BI Rate, yang telah naik dari 5,25 persen menjadi 7,25 basis point.

Perubahan nilai tukar dan BI rate ini menurut Tikno menjadi beban bagi Inti karena harus menyiapkan dana lebih untuk mengimpor alat RFID dari China. Pinjaman kepada bank pun mempersyaratkan bunga yang lebih tinggi.

Sesuai kontrak, Inti akan memasang perangkat RFID yang berbentuk cincin pada 11 juta mobil, 80 juta sepeda motor, 3 juta bus, dan 6 juta truk di seluruh Indonesia. Perseroan juga memantau penyaluran Solar dan premium besubsidi dari 91.311 kepada selang di 5.027 stasiun pengisian bahan bakar umum.

Pilihan Redaksi Pemasangan RFID Pertamina Molor Hiswana Migas Kritisi Pengalaman Dwi di Sektor Migas Tahun Depan AKR Bantu Lagi Pertamina Jual Premium dan Solar Tim Antimafia: Penyimpangan Juga Terjadi Saat Distribusi BBM

(gen)