BTN Dilibatkan dalam Pembiayaan Perumahan Rakyat

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Maryono mengatakan pemerintah menugaskan perusahaannya untuk membantu pembiayaan perumahan rakyat. Hal tersebut disampaikan Maryono usai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla kemarin petang.

"Kita melaporkan kinerja kita, operasi kita, kinerja kita, dan Pak Wakil Presiden memberikan arahan BTN supaya bisa memberikan suatu percepatan dalam pembiayaan perumahan kecil yang lebih besar lagi, dalam rangka program-program pemerintah," kata Maryono di Kantor Wakil Presiden, Kamis (11/12) petang.

Pada kesempatan yang sama Maryono mengatakan bahwa dilibatkannya BTN melalui program Rumah Untuk Rakyat yang digadang-gadang Presiden Joko Widodo bisa membantu meningkatkan kinerja perusahaan ke depan.

"Seperti Program Percepatan Penyediaan Perumahan Bagi Pekerja yang akan kami garap," ujarnya.

Maryono mengatakan bahwa usai pertemuannya dengan Jusuf Kalla, BTN akan menemui tim pemerintah guna membahas skema pembiayaan perumahan untuk rakyat tersebut.

Pemerintah menargetkan pembangunan 2,2 juta unit rumah swadaya bagi masyarakat menengah ke bawah. Pembangunan ini diharapkan bisa dimulai pada awal tahun 2015.

"Sekarang kita sedang menggodok penyediaan 2,2 juta rumah swadaya yang lokasinya tersebar di seluruh Indonesia. Nantinya program ini akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan rencananya rumah-rumah tersebut akan berbentuk rumah tapak. Mengingat rumah tapak tidak diperbolehkan lagi untuk dibangun di kota-kota besar, maka sudah jelas fokus program ini untuk masyarakat di luar wilayah kota-kota besar. “Rencananya kita juga mau bangun di wilayah perbatasan dan wilayah timur Indonesia,” katanya.

Butuh Dana Rp 5,3 Triliun

Untuk masalah anggaran sendiri, Basuki mengaku Kementeriannya masih butuh tambahan dana untuk merealisasikan hal tersebut. Dari Rp 4,6 triliun dana yang sudah disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 yang dialokasikan untuk proyek ini, Kementerian yang dipimpinnya masih butuh tambahan Rp 7,5 miliar agar rumah-rumah tersebut dapat dibangun.