Jakarta, CNN Indonesia -- Setelah merombak direksi PT Pertamina (persero) dan PT Garuda Indonesia Tbk, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno sudah membidik empat perusahaan pelat merah lain untuk dibongkar.
Salah satunya adalah direksi PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), yang akan menggelar Rapat umum Pemegang saham (RUPS) pada hari ini, Jumat (19/12). Agenda RUPS Telkom kali ini adalah menunjuk direksi baru untuk menggantikan Direktur Utama sebelumnya, Arief Yahya, yang telah didaulat Presiden Joko Widodo menduduki kursi Menteri Pariwisata.
Terdapat sejumlah nama yang disebut-sebut calon kuat pengganti Arief Yahya, antara lain Pelaksana Tugas (Plt) Dirut Telkom Indra Utoyo, Direktur Compliance & Risk Management Telkom Ririek Adriansyah dan Dirut PT Telkomsel Alex Janangkih Sinaga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain tiga nama itu, terdapat pula beberapa nama yang digadang-gadang bakal masuk bursa pimpinan Telkom, yaitu Mantan Dirut Telkomsel Kiskenda Suriahardja dan Sarwoto Atmosutarno, serta Direktur Human Capital Management Telkom Priyantono Rudito.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno sempat menyatakan syarat utama bagi calon direksi Telkom adalah memiliki kompetensi untuk memimpin perusahaan kelas global.
“Tujuannya sebagai persiapan BUMN untuk menghadapi masyarakat ekonomi Asean (MEA) yang akan mulai berlaku tahun depan. Sekarang semua tim manajemen direksi yang dalam proses assesment seperti Telkom, akan dipilih dengan standar global," ujarnya belum lama ini.
Rini menyatakan, assesment global tersebut menjadi salah satu bentuk kesiapan perusahaan-perusahaan BUMN dalam menghadapi MEA. Pada 2015, BUMN harus siap untuk berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan yang sudah berstandar global.
Menurutnya, pemerintah juga akan melakukan efisiensi dengan cara merampingkan jumlah direksi BUMN sesuai dengan kebutuhan. Perampingan direksi akan dilakukan seperti yang telah terjadi pada PT Pertamina (Persero).
Adapun seleksi dirut Telkom akan tetap dilakukan melalui tahap yang ketat termasuk meminta assesment dari lembaga konsultan sumber daya manusia (SDM) independen. Pemerintah menunjuk dua konsultan eksternal yakni PT Bianaman Utama-PPM dan PT Daya Dimensi Indonesia.
Untuk mengetahui perkembangannya, simak berita-berita selanjutnya di
CNN Indonesia.