DIREKSI BUMN
Jusuf Kalla Tak Masalah Jika Orang Asing Jadi Dirut BUMN
CNN Indonesia
Kamis, 18 Des 2014 19:48 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai dapat menerima wacana yang dilontarkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk membuka kesempatan bagi orang asing menduduki jabatan Direktur Utama perusahaan pelat merah.
"Bukan hal yang baru, karena yang dibutuhkan bukan persoalan orang asing atau dalam negeri," ucap JK usai menutup Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrengbangnas) di Jakarta, Kamis (18/12).
Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini juga menambahkan bahwa yang seharusnya dilihat dari seorang pekerja adalah soal kompetensi atau keahlian ditambah lagi faktor profesionalisme.
Pria yang berlatarbelakang sebagai pengusaha ini tidak menutup peluang bahwa Direksi BUMN dipilih dari warga asing, "Kalau ada yang kurang, dan unsur yang kurang tersebut menjadi kebutuhan ya tentu bisa saja," ujar JK.
Sebelumnya Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan tak menutup kemungkinan bisa saja direksi BUMN berasal dari warga negara asing.
Alasan Rini ialah banyak BUMN membutuhkan ahli untuk memimpin perusahaan tersebut. Terlebih tahun depan, akan berlaku kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan sumber daya manusia setiap perusahaan termasuk BUMN harus bisa bersaing dalam pasar bebas tersebut.
"Bukan hal yang baru, karena yang dibutuhkan bukan persoalan orang asing atau dalam negeri," ucap JK usai menutup Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrengbangnas) di Jakarta, Kamis (18/12).
Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini juga menambahkan bahwa yang seharusnya dilihat dari seorang pekerja adalah soal kompetensi atau keahlian ditambah lagi faktor profesionalisme.
Pria yang berlatarbelakang sebagai pengusaha ini tidak menutup peluang bahwa Direksi BUMN dipilih dari warga asing, "Kalau ada yang kurang, dan unsur yang kurang tersebut menjadi kebutuhan ya tentu bisa saja," ujar JK.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Alasan Rini ialah banyak BUMN membutuhkan ahli untuk memimpin perusahaan tersebut. Terlebih tahun depan, akan berlaku kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan sumber daya manusia setiap perusahaan termasuk BUMN harus bisa bersaing dalam pasar bebas tersebut.