Menkeu Geram Disebut Pelit Kucurkan Anggaran Infrastruktur

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan masalah infrastruktur tidak bisa diselesaikan hanya dengan menggelontorkan dana. Hal tersebut menurutnya bisa dilihat dari belanja modal yang sudah disiapkan, nyatanya tidak bisa diserap dengan efektif oleh kementerian dan lembaga yang bertugas membangun infrastruktur.

"Salah satu hal yg tidak mudah adalah budget. Meskipun diupayakan kenaikan belanja setiap tahun tapi tetap saja tidak bisa diandalkan untuk mengejar penyelesaian proyek infrastruktur," kata Bambang di Jakarta, Kamis (18/12).

Bambang mencontohkan banyak pemerintah daerah yang mengeluhkan minimnya fasilitas infrastruktur di daerahnya lantas menyalahkan kurangnya anggaran dari pemerintah pusat. Padahal menurut Bambang setiap kali menyusun APBN, nilai anggaran untuk belanja infrastruktur selalu naik setiap tahun.

Namun sayangnya, penyerapan belanja modal yang dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga hanya 80 persen yang berarti anggaran tidak digunakan sepenuhnya untuk menjalankan program.

"Di satu sisi bilangnya kurang uang, giliran dikasih uang malah tidak dihabiskan," keluhnya.

Untuk itu, dia berharap ke depannya untuk mengerjakan infrastruktur tidak hanya mengandalkan dana dari pemerintah saja. Menurutnya peran swasta mesti ditingkatkan guna mengimplementasikan seluruh proyek infrastruktur.

Pilihan Redaksi Jokowi Keluhkan Lima Hal di Musrenbangnas Kementerian PU: Belanja Infrastruktur Tidak Efektif Jokowi Ganti Istilah MP3EI Karena Berbau Politis Jokowi Minta Pemda Jangan Pelit Lahan untuk Proyek Pelabuhan

"Pemerintah yang membutuhkan infrastruktur jangan mengerjakan sendirian. Ajak temennya. Temennya siapa? ya swasta," pungkas Bambang.

Dalam Kabinet Kerja, pemerintah memiliki beberapa proyek prioritas. Proyek-proyek tersebut adalah sebagai berikut;

1. Pembangunan 24 pelabuhan dan pelabuhan laut dalam di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku dan Sumatera.
2. Pembangunan kereta api dan rel kereta api di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.
3. Pembangunan transportasi massal di 6 kota besar di Indonesia.
4. Pembangunan tol laut dari Indonesia bagian Barat dan Timur.
5. Pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW).