DIREKSI BARU PLN
Pesan Menteri ESDM ke Direksi Baru PLN: Lawan Mafia Listrik!
CNN Indonesia
Selasa, 23 Des 2014 12:40 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- PT PLN (Persero) dalam beberapa jam ke depan akan memiliki jajaran direksi baru yang bertugas memimpin badan usaha milik negara (BUMN) tersebut selama lima tahun ke depan. Menteri BUMN Rini Soemarno atau deputi-deputinya dijadwalkan akan mengumumkan nama-nama direksi baru PLN usai menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) PLN siang ini.
Sebagai pemangku kepentingan di sektor ketenagalistrikan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said berhak untuk mengingatkan para direktur baru PLN tersebut akan kondisi yang ada di sektor tersebut.
Salah satu hal yang pernah diungkapkan Sudirman adalah begitu eratnya industri tersebut dengan intrik politik yang dihembuskan oleh kelompok orang yang disebutnya sebagai mafia listrik. Kelompok mafia ini disebut Sudirman sebagai satu dari dua faktor utama penyebab mangkraknya penyelesaian pembangkit listrik yang dibangun pemerintah.
“Penyediaan listrik selalu terkait dengan berbagai kepentingan politik, sama seperti pengelolaan migas,” ujar Sudirman, Rabu (26/11) yang lalu.
Pernyataan akan bahaya mafia listrik kembali dilontarkan Sudirman ketika meresmikan mengalirnya pasokan gas pertama dari jaringan pipa Arun-Belawan milik anak usaha PT Pertamina (Persero) yaitu PT Pertamina Gas menuju pembangkit listrik PLN di Belawan, Sumatera Utara pada 11 Desember lalu. Ketika itu, Sudirman meminta tidak ada lagi BUMN yang membeli energi dari pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhannya.
"PLN dan Pertamina bisa duduk bersama, bersinergi untuk hasil yang optimal. Saya tidak ingin kebutuhan gas suatu BUMN harus membeli melalui pihak ketiga, sementara pembelian tersebut seharusnya bisa dilakukan secara langsung. BUMN harus saling bersinergi,” ujar Sudirman.
Sudirman mengingatkan agar manajemen BUMN belajar dari kasus pengadaan gas di Kabupaten Bangkalan, Madura. Di mana Ketua DPRD yang juga bekas Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron tersangkut kasus korupsi pengadaan gas untuk pembangkit listrik yang sedianya akan dibeli oleh PT Pembangkit Jawa Bali (PJB), salah satu anak usaha PLN.
Sementara mantan Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto juga pernah mengingatkan bahaya krisis listrik yang mengancam pada 2016 akibat tidak bertambahnya kapasitas pembangkit secara signifikan.
“Kita harus tahu kalau sektor kelistrikan juga sangat kritis. 2016 itu listrik Pulau Jawa Brown Out. Medan juga listriknya juga sudah giliran. Kalau proyek listrik diteken sekarang, empat tahun kemudian baru beroperasi. Jadi pemerintah harus cepat,” ujar Kuntoro.
Dia menegaskan terlalu banyak orang yang selama ini mengambil keuntungan dari sektor ESDM karena ketidaktegasan pemerintah. “Banyak pihak selalu ingin melakukan korupsi disini. Catat itu! Vested interest itu bisa dimulai dari sogokan, menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi,” kata Kuntoro.
Untuk menangani maraknya praktik mafia listrik yang menghambat penyelesaian pembangunan pembangkit listrik, Sudirman mengaku telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Krisis Listrik untuk memantau daerah mana saja yang belum teraliri listrik dan bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk membangun pembangkit di sekitar daerah tersebut.
Sebagai pemangku kepentingan di sektor ketenagalistrikan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said berhak untuk mengingatkan para direktur baru PLN tersebut akan kondisi yang ada di sektor tersebut.
Salah satu hal yang pernah diungkapkan Sudirman adalah begitu eratnya industri tersebut dengan intrik politik yang dihembuskan oleh kelompok orang yang disebutnya sebagai mafia listrik. Kelompok mafia ini disebut Sudirman sebagai satu dari dua faktor utama penyebab mangkraknya penyelesaian pembangkit listrik yang dibangun pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernyataan akan bahaya mafia listrik kembali dilontarkan Sudirman ketika meresmikan mengalirnya pasokan gas pertama dari jaringan pipa Arun-Belawan milik anak usaha PT Pertamina (Persero) yaitu PT Pertamina Gas menuju pembangkit listrik PLN di Belawan, Sumatera Utara pada 11 Desember lalu. Ketika itu, Sudirman meminta tidak ada lagi BUMN yang membeli energi dari pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhannya.
"PLN dan Pertamina bisa duduk bersama, bersinergi untuk hasil yang optimal. Saya tidak ingin kebutuhan gas suatu BUMN harus membeli melalui pihak ketiga, sementara pembelian tersebut seharusnya bisa dilakukan secara langsung. BUMN harus saling bersinergi,” ujar Sudirman.
Sementara mantan Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto juga pernah mengingatkan bahaya krisis listrik yang mengancam pada 2016 akibat tidak bertambahnya kapasitas pembangkit secara signifikan.
“Kita harus tahu kalau sektor kelistrikan juga sangat kritis. 2016 itu listrik Pulau Jawa Brown Out. Medan juga listriknya juga sudah giliran. Kalau proyek listrik diteken sekarang, empat tahun kemudian baru beroperasi. Jadi pemerintah harus cepat,” ujar Kuntoro.
Dia menegaskan terlalu banyak orang yang selama ini mengambil keuntungan dari sektor ESDM karena ketidaktegasan pemerintah. “Banyak pihak selalu ingin melakukan korupsi disini. Catat itu! Vested interest itu bisa dimulai dari sogokan, menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi,” kata Kuntoro.
Untuk menangani maraknya praktik mafia listrik yang menghambat penyelesaian pembangunan pembangkit listrik, Sudirman mengaku telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Krisis Listrik untuk memantau daerah mana saja yang belum teraliri listrik dan bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk membangun pembangkit di sekitar daerah tersebut.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK