Faisal Basri: Impor BBM Berkurang Jika Kilang TPPI Beroperasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Kampanye mengurangi minyak impor yang menjadi celah pemburu rente terus didengungkan Tim Reformasi Tata Kelola Migas atau dikenal dengan Tim Antimafia Migas.

Ketua Tim Antimafia Migas Faisal Basri mengatakan Indonesia seharusnya bisa mengurangi impor minyak dengan catatan PT Pertamina (Persero) bekerjasama dengan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) untuk segera mengoperasikan kilang perusahaan yang saat ini berhenti beroperasi di Tuban, Jawa Timur.

Faisal menghitung pengoperasian kilang TPPI bisa menghasilkan bensin RON 92 sebanyak 45 ribu barel per hari (BPH) atau mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) sekitar 14,4 persen dalam sehari. "Kami (semalam) rapat dengan manajemen TPPI. Mereka bilang kelebihan kapasitas kilangnya bisa menghasilkan mogas 92 sekitar 45 ribu BPH. Ini kesempatan yang bisa diambil sambil Pertamina menyiapkan kilang-kilangnya untuk menghasilkan RON 92," tutur Faisal di Jakarta, Rabu (24/12).

TPPI memang diketahui memiliki kilang petrochemical dengan kapasitas total 100 ribu BPH. Sebelum berhenti beroperasi, kilang ini mampu menghasilkan produk petrokimia seperti paraxylene, aromatic, benzene dan orthoxylene. Pasokan kondesat kilang TPPI diperoleh dari sejumlah perusahaan termasuk Pertamina.

Namun lantaran terlilit utang manajemen TPPI terpaksa menghentikan produksinya sejak beberapa tahun lalu. "Yang menarik, manajemen TPPI mengklaim kilangnya bisa menghasilkan RON 92 dalam waktu dua minggu setelah kilang mulai dioperasikan. Jadi kita bisa persingkat waktu lima bulan yang diberikan ke Pertamina dan sekarang tinggal cari kondesatnya saja," tutur Faisal.

TPPI merupakan perusahaan patungan yang dibentuk dari sejumlah perusahaan sejak 1995 silam. Saat ini, saham TPPI dimiliki oleh Pertamina sebesar 26,37 persen, pemerintah sekitar 26,2 persen, Argo Grup sebanyak 21,78 persen dan sisanya dimiliki oleh Vitol Grup, UOP, Nippon Catalyst, Itochu dan lain-lain.

Meski begitu, Faisal mengingatkan agar Pertamina tetap melanjutkan revitalisasi lima kilangnya agar dapat segera mengganti produksinya dari RON 88 menjadi RON 92. Ini dimaksudkan untuk meminimalisir ruang gerak mafia migas yang bermain di sektor pengadaan minyak impor.

"Tapi lagi-lagi kami hanya bisa memberi rekomendasi dan keputusan ada di Pemerintah, yang pasti,kami sudah melarang Pertamina impor RON 88. Kalau sudah impor RON 92 kan minyaknya bisa dibeli dari mana saja," pungkas Faisal.

Sebelumnya Ahmad Bambang, Direktur Pemasaran Pertamina mengaku tidak ada masalah dalam menjalankan rekomendasi tim Antimafia Migas. Menurut Bambang, selama ini juga Pertamina selalu mengimpor bensin RON 92 kemudian mengolahnya di kilang dalam negeri menjadi RON 88 dengan mencampurkan nafta.

Dia mengatakan kilang Pertamina mampu memproduksi nafta sebanyak 3,5 juta barel per bulan sedangkan produksi pertamax RON 92 hanya 200 ribu barel per bulan. Untuk menambah produksi pertamax dari kilang-kilang yang dioperasikannya, Bambang mengatakan Pertamina berencana mengolah nafta tersebut di kilang TPPI.

"Nafta tersebut akan diolah lagi di kilang TPPI. Kalau kilang TPPI bisa segera kami take over, maka RON 92 yang bisa kami produksi sendiri bisa lebih banyak, sekitar 5 juta barel per bulan," jelas Bambang.