Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengklaim kebijakan pemerintah menaikkan harga premium dan solar pada 18 November 2014 berhasil mengendalikan belanja subsidi energi di bawah pagu APBNP 2014.
Kementerian Keuangan mencatat realisasi subsidi energi pada tahun lalu sebesar Rp 341,8 triliun, yang terdiri atas subsidi BBM Rp 240 triliun dan subsidi listrik Rp 101,8 triliun. Realisasi tersebut sedikit lebih rendah dari pagu APBNP 2014, yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 246,5 triliun untuk subsidi BBM dan Rp 103,8 triliun untuk subsidi listrik.
"Subsidi energi dapat dikendalikan di bawah pagunya, antar alain dengan adanya kebijakan kenaikan harga BBM pada november 2014, dan juga carry over subsidi BBM yang turun dari Rp 46 triliun menjadi Rp 33 triliun," jelas Bambang dalam jumpa pers di kantornya, Senin (5/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Secara keseluruhan, realisasi belanja subsidi pada 2014 sebesar Rp 392,9 triliun atau 97,5 persen dari total pagu Rp 403 triliun di APBNP 2014. Angka tersebut merupakan akumulasi dari pos belanja subsidi energi Rp 341,8 triliun dan subsidi non-energi Rp 51 triliun (96,4 persen dari total pagu).
Subsidi merupakan salah satu komponen belanja non kementerian/lembaga (K/L), selain pos anggaran pembayaran bunga utang, belanja hibah, dan belanja lainnya. Untuk pembayaran bunga utang, pemerintah telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 133,4 triliun atau 98,5 persen dari rencana pembayaran Rp 185,5 triliun.
"Sementara untuk belanja hibah teralisasi hanya Rp 900 miliar dari pagu Rp 2 triliun terutama disebabkan oleh rendahnya hibah untuk proyek MRT (mass rapid transit)," jelas Menkeu.
Lalu untuk belanja lain-lain, Menkeu menjelaskan realisasinya sebesar Rp 11,6 triliun atau 41,5 persen dari total pagu Rp 27,9 triliun. efisiensi di pos belanja ini tercipta karena dana cadangan stabilisasi pangan dan risiko fiskal tidak terpakai penuh.
"Secara total, realisasi belanja non K/L sebesar Rp 628,3 triliun atau 92,7 persen dari total pagu Rp 678,1 triliun. Sedangkan belanja K/L mencapai Rp 562,5 triliun atau 93,4 persen dari pagu Rp 602,3 triliun," jelas Menkeu.
(ags/ags)