Investasi Sektor Logistik Naik Dipicu Insentif Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani memperkirakan pertumbuhan investasi di sektor logistik sebesar 20 persen menjadi US$ 14,5 miliar dari US$ 12,62 miliar pada 2014.

"Tahun ini ditargetkan naik 20 persen, faktor pendorongnya karena sudah ada komitmen dari perusahaan-perusahaan galangan kapal," kata Franky saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (8/1).

Franky menjelaskan pada 2013 lalu komposisi investasi di sektor logistik terdiri US$ 1,4 miliar berupa penanaman modal asing (PMA) dan US$ 13,17 miliar penanaman modal dalam negeri (PMDN). Sedangkan hingga kuartal III 2014 tercatat US$ 2,8 miliar PMA dan US$ 9,82 PMDN.

Franky menjelaskan tahun ini juga sudah ada rencana pengembangan investasi di daerah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). "Ada juga transportasi darat, terkait pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Bitung, dan kawasan industri Papua," katanya.

Naiknya komitmen investasi di bidang logistik diyakini sebagai dampak kebijakan pemerintah yang memberikan insentif berupa keringanan pajak penghasilan (PPh) serta pembebasan bea masuk dan pajak pertambahan nilai (BBN) bagi industri galangan kapal.

“Pemerintah merevisi peraturan Nomor 38 tahun 2003 tentang Fasilitas PPN dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2011 tentang insentif PPh. Sedangkan untuk pembebasan bea masuk akan terbit aturannya pada akhir tahun ini sehingga bisa dimanfaatkan per Januari 2015," ujar Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo beberapa waktu lalu.

Indroyono menjelaskan langkah ini merupakan inisiatif pemerintah untuk mendorong produktifitas industri galangan kapal. Kebijakan ini juga sejalan dengan program prioritas pembangunan pemerintah di sektor maritim.

Bottleneck Investasi

Selain penyederhanaan perizinan, saat ini BKPM tengah fokus menyelesaikan masalah yang menghambat (bottleneck) di investasi sektor logistik. Pasalnya masalah tersebut membuat banyak investor mundur.

"Bottlenecking itu sebetulnya banyak sekali impact-nya, bukan hanya dari sisi penyelesaian investasi yang terhambat, tetapi menghilangkan kepercayaan dari investor yang sudah ada dan yang akan masuk," ujarnya.

Ditemui di tempat yang sama Ketua Indonesian Shipowners Associations Carmelita Hartoto mengatakan proses pengurusan perizinan dan pungutan liar masih sering dialami oleh para pengusaha kapal. Dalam forum diskusi antara regulator dan pengusaha yang di fasilitasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pagi ini, Carmelita menyampaikan saat ini di pelabuhan masih terjadi pungutan yang dilakukan oleh oknum di luar pungutan resmi.

Pilihan Redaksi Industri Galangan Kapal Bebas Pajak dan Bea Masuk per Januari Bancakan Berkah Poros Maritim Jokowi Jokowi Tanggung Bea Masuk Komponen Pesawat

“Pungutan di pelabuhan sekarang lebih ke premanisasi, masih terjadi di daerah-daerah. Mereka tidak bekerja tetapi mengambil pungutan, kadang ada yang dilindungi Peraturan Daerah seperti di Kalimantan," katanya.

Hal tersebut, telah menjadi keluhan para pengusaha kapal. Dia berharap pemerintah segera menyelesaikan permasalahan tersebut jika menginginkan investasi di sektor logistik tumbuh. (gen)