DPR Kritik Penyertaan Modal Negara kepada BUMN

Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana pemerintah untuk menyuntikkan modal ke sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dikritik sebagian anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Salah satu yang dikritik adalah rencana pemberian PMN pada BUMN yang sudah menjadi perusahaan terbuka. Soalnya sahamnya sudah tidak 100 persen dimiliki negara.

Namun Menteri BUMN Rini Soemarno menilai suntikan modal ke perusahaan BUMN masih sangat diperlukan meskipun perusahaan tersebut sudah menjadi perusahaan terbuka. PMN dilakukan agar negara tetap memiliki saham di perusahaan BUMN tersebut.

"Kalau pemerintah tidak mau delusi (pengurangan saham negara) maka harus tunggu pernyataan modal negara. Tapi kalau diijinkan delusi ya memang tidak perlu," kata Rini saat ditemui usai rapat kerja pembahasan RAPBN 2015 di gedung DPR, Jakarta, Selasa malam.

Rini pun akan terus mengusahakan agar usul PMN yang sebanyak Rp 48,01 triliun lolos APBNP 2015. Kementerian BUMN merasa PMN diperlukan supaya proyek-proyek pembangunan infrastruktur dapat terealisasi.

"Pada dasarnya tentunya dari kami kejelasannya meneruskan kejelasan secara detail, saya rasa tanggapan anggota Banggar memang perlu mendapat penjelasan yang mendalam," ujarnya.

Kritik lain soal BUMN datang dari salah satu anggota Banggar Sukur Nababan. Ia mengatakan, memperbesar BUMN bukan dengan jalan menambah modal negara. Persoalan utama di BUMN ialah tidak kompetennya direksi yang dipilih sehingga membuat BUMN tidak berkembang.

"Saya sangat paham BUMN. Problem bukan modal tapi problem BUMN kita karena salah urus. Direksi enggak punya kapabilitas. Harapan saya sebagai menteri baru, tempatkan direksi BUMN yang punya kapabilitas dan pahami BUMN," kata Sukur. (ded/ded)