Targetkan Biaya Logistik Turun, Jonan Subsidi Kapal Barang

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perhubungan Ignasius Jonan berencana memberikan subsidi dan menerapkan rute kapal barang berjadwal bagi kapal pengangkut logistik di seluruh Indonesia, terutama wilayah Tengah dan Timur untuk menurunkan biaya logistik.

Sebelumnya, Jonan menargetkan penurunan biaya logistik dalam 5 tahun ke depan karena adanya perbedaan harga barang yang kontras antara wilayah Barat Indonesia dengan wilayah Timur Indonesia. Nantinya, pemerintah bakal mendorong distribusi logistik secara merata.

"Jadi, untuk wilayah mayoritas Idonesia bagian tengah dan timur kami akan mendorong PT Pelni untuk memperlakukan freight liner. Freight liner adalah angkutan kapal barang yang berjadwal, kalau sekarang kapal penumpang berjadwal itu ada, tapi untuk barang tidak ada," ujar Jonan saat rapat kerja mengenai RAPBN 2015 di gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/1).

Pilihan Redaksi Menhub Jonan Perketat Penjualan Tiket Maskapai Penerbangan Usulkan 64 Triliun, Kemenhub Siapkan Proyek Transportasi Kereta Supercepat Batal, Menhub: Tanpa Subsidi Tiket Mahal

Selama ini menurut Jonan, tingginya harga barang di wilayah-wilayah terpencil Indonesia terjadi bukan karena kurangnya pasokan barang, tetapi akibat waktu pasokan yang tidak ada. "Kecuali di wilayah barat, wilayah barat itu sudah ada angkutan kapal berjadwal sehingga harga barang di wilayah Indonesia barat itu fluktuasinya tidak banyak," ujarnya.

Dia mengungkapkan kapal barang yang beroperasi saat ini hanya menunggu barang di pelabuhan hingga barang datang dan ketika barang datang, barulah kapal tersebut berlayar. "Kapal barang selama ini disini di Tanjung Priok, dan menunggu. Jadi seperti metro mini, kalau tidak penuh tidak jalan," katanya.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah berencana memberikan subsidi perintis kepada kapal barang berjadwal agar mampu beroperasi mengangkut barang sesuai jadwal di 25 titik rute yang akan ditetapkan. Kemenhub sendiri sudah menganggarakan Rp 100 miliar lebih dalam APBNP 2015.

"Misalnya kapal 10 ribu ton, dia bisa ngangkut 7 ribu ton, 7 ribu ton nya itu pemerintah yang akan bayar," katanya. (gir/gir)