Jokowi Disarankan Tiru Gaya SBY Atasi Kemiskinan

Jakarta, CNN Indonesia -- Survei oleh lembaga kajian non-profit, Populi Center, menunjukan bahwa pengentasan kemiskinan menjadi isu krusial yang menjadi sorotan mayoritas masyarakat Indonesia. Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) disarankan meniru strategi kabinet sebelumnya, yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Dari penerlitian yang kami lakukan, sebesar 31,1 persen responden berpendapat bahwa masalah kemiskinan adalah isu yang paling penting untuk segera diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi-JK pada tahun 2015," ucap Peneliti Populi Center, Fachry Ali, dalam sebuah forum diskusi "Perspektif Indonesia" di Jakarta, Sabtu, (31/01).

Populi Center melakukan survei  terhadap 1.200 responden di 34 provinsi di Indonesia. Sampel dipilih secara acak dengan teknik survei yang digunakan wawancara tatap muka.

Menanggapi isu ini, Ekonom Intitute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan mengatakan Jokowi bisa meniru pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh SBY dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Menurutnya, kabinet sebelumnya memiliki banyak program yang mampu mengurangi angka kemiskinan di Tnah Air.

"Ada beberapa program Pak SBY yang bisa dilanjutkan pada pemerintahan sekarang. Jangan dianggap program pemerintahan sebelumnya dianggap gagal padahal ada yang baik seperti pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan sosial," ujar Fadhil.

Fadhil menilai pemerintahan Jokowi memiliki peluang yang sangat besar untuk bisa membereskan masalah kemiskinan yang selama ini selalu menghantui Indonesia. Instrumen fiskal bisa menjadi alat untuk mengendalikan kemiskinan dengan mengalihkan anggaran hasil penghematan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk mendukung belanja sosial.

"Pemerintah sekarang memiliki kebijakan dengan menghapus tahap demi tahap subsidi BBM, sehingga ruang fiskal lebih besar ini bisa dialihkan untuk kemandirian pangan," kata Fadhil.

Strategi melepas harga BBM mengikuti harga keekonomian yang tengah turun dinilai Fadhil sebagai kebijakan fiskal yang menguntungkan bagi pemerintah saat ini. Sebab, beban ekonomi masyarakat menjadi lebih ringan dengan turunnya harga BBM dan disi lain ruang fiskal pemerintah semakin besar.

Seperti diketahui, pemerintahan SBY mempunyai sejumlajh kebijakan sosial yang tergolong sukses, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), program beras untuk rakyat miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), dan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), serta pembangunan perumahan rakyat.

Pemerintahan Jokowi-JK juga memiliki program yang relatif hampir sama, tetapi beda nama. Selain melanjutkan pembangunan 1 juta unit hunian per tahun dan menargetkan swasembada pangan, Jokowi juga mengeluarkan kebijakan kompensasi atas penyesuaian harga BBM berupa paket kartu sakti: Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).