PMN Dipangkas Angkasa Pura II Terbitkan Obligasi Rp 6 Triliun
Safyra Primadhyta | CNN Indonesia
Rabu, 11 Feb 2015 07:34 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Angkasa Pura II (AP II) berencana menerbitkan obligasi senilai Rp 6 triliun dalam dua tahun ke depan. Obligasi tersebut diterbitkan untuk membiayai pengembangan bandara Soekarno-Hatta tahun ini, khususnya Terminal III.
“Nanti pertengahan tahun atau akhir tahun kita akan terbitkan obligasi dengan tenor lima sampai tujuh tahun paling tidak Rp 2 triliun,” ujar Direktur Utama AP II Budi Karya Sumadi di Jakarta, Selasa (10/2).
Dia memperkirakan penerbitan obligasi tersebut akan dilakukan sekitar bulan September atau Oktober tahun ini. Dalam dua bulan ke depan, AP II akan menunjuk advisor serta pihak-pihak terkait yang akan membantu penerbitan obligasi tersebut.
Sementara itu, obligasi senilai Rp 4 triliun sisanya akan diterbitkan tahun depan.
Budi menyebutkan sekitar enam bulan lalu AP II juga telah mendapatkan fasilitas pinjaman jangka menengah (medium terms note/MTN) senilai Rp 3 triliun dari beberapa bank pemerintah. Meskipun tidak disebutkan penggunaannya, Budi mengatakan AP II baru menggunakan sekitar Rp 500 miliar dari fasilitas tersebut.
Sebagai informasi, dalam paparan AP II di depan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Jumat (30/1) lalu, kebutuhan investasi pengembangan Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp 12 triliun, sedangkan pada tahun depan diperkirakan mencapai Rp 17 triliun.
PMN Disetujui
Tadi malam, Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyepakati pemberian penyertaan modal negara (PMN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2015 sebesar Rp 37,27 triliun. Angka itu lebih rendah Rp 10,73 triliun dibandingkan usulan awal pemerintah sebesar Rp 48 triliun.
Angkasa Pura II sendiri disetujui menerima PMN Rp 2 triliun, lebih rendah dari usulan awal sebesar Rp 3 triliun. Awalnya Budi khawatir DPR akan menolak pemberian PMN untuk perusahaannya. Hal tersebut disebutnya akan menghambat pengembangan Soekarno-Hatta.
Dia menegaskan dengan kondisi keuangan saat ini, perusahaannya memiliki keterbatasan dalam mencari pinjaman. Sehingga PMN tersebut dibutuhkan untuk mendapatkan kapasitas pinjaman yang lebih besar. "Kalau disuruh membesarkan atau membuat bandara itu baik sekali tapi tidak mungkin kalau kami tidak punya equity," pungkasnya.
Dalam materi paparan yang disampaikan Budi di depan anggota DPR beberapa waktu lalu, diketahui Angkasa Pura II hanya memiliki kas dan setara kas sebesar Rp 385,28 miliar. Sementara kebutuhan investasi untuk pengembangan Soekarno-Hatta sampai 2021 sebesar Rp 41 triliun. Investasi untuk membangun Soekarno-Hatta mencakup 64 persen dari total kebutuhan investasi Angkasa Pura II sebesar Rp 63,3 triliun yang akan digunakan untuk mengembangkan bandara lain.
Menurut Budi dengan target EBITDA 2014 sebesar Rp 2,7 triliun, maka manajemen perusahaan hanya bisa mengupayakan pinjaman maksimal Rp 15 triliun. Jadi secara keseluruhan masih kurang Rp 48,3 triliun. Sementara jika ditambah PMN yang diharapkan sampai 2021 bisa berjumlah Rp 13 triliun, maka kekurangannya akan turun menjadi Rp 20 triliun. (gen)
“Nanti pertengahan tahun atau akhir tahun kita akan terbitkan obligasi dengan tenor lima sampai tujuh tahun paling tidak Rp 2 triliun,” ujar Direktur Utama AP II Budi Karya Sumadi di Jakarta, Selasa (10/2).
Dia memperkirakan penerbitan obligasi tersebut akan dilakukan sekitar bulan September atau Oktober tahun ini. Dalam dua bulan ke depan, AP II akan menunjuk advisor serta pihak-pihak terkait yang akan membantu penerbitan obligasi tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Budi menyebutkan sekitar enam bulan lalu AP II juga telah mendapatkan fasilitas pinjaman jangka menengah (medium terms note/MTN) senilai Rp 3 triliun dari beberapa bank pemerintah. Meskipun tidak disebutkan penggunaannya, Budi mengatakan AP II baru menggunakan sekitar Rp 500 miliar dari fasilitas tersebut.
Sebagai informasi, dalam paparan AP II di depan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Jumat (30/1) lalu, kebutuhan investasi pengembangan Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp 12 triliun, sedangkan pada tahun depan diperkirakan mencapai Rp 17 triliun.
Tadi malam, Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyepakati pemberian penyertaan modal negara (PMN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2015 sebesar Rp 37,27 triliun. Angka itu lebih rendah Rp 10,73 triliun dibandingkan usulan awal pemerintah sebesar Rp 48 triliun.
Angkasa Pura II sendiri disetujui menerima PMN Rp 2 triliun, lebih rendah dari usulan awal sebesar Rp 3 triliun. Awalnya Budi khawatir DPR akan menolak pemberian PMN untuk perusahaannya. Hal tersebut disebutnya akan menghambat pengembangan Soekarno-Hatta.
Dia menegaskan dengan kondisi keuangan saat ini, perusahaannya memiliki keterbatasan dalam mencari pinjaman. Sehingga PMN tersebut dibutuhkan untuk mendapatkan kapasitas pinjaman yang lebih besar. "Kalau disuruh membesarkan atau membuat bandara itu baik sekali tapi tidak mungkin kalau kami tidak punya equity," pungkasnya.
Dalam materi paparan yang disampaikan Budi di depan anggota DPR beberapa waktu lalu, diketahui Angkasa Pura II hanya memiliki kas dan setara kas sebesar Rp 385,28 miliar. Sementara kebutuhan investasi untuk pengembangan Soekarno-Hatta sampai 2021 sebesar Rp 41 triliun. Investasi untuk membangun Soekarno-Hatta mencakup 64 persen dari total kebutuhan investasi Angkasa Pura II sebesar Rp 63,3 triliun yang akan digunakan untuk mengembangkan bandara lain.
Menurut Budi dengan target EBITDA 2014 sebesar Rp 2,7 triliun, maka manajemen perusahaan hanya bisa mengupayakan pinjaman maksimal Rp 15 triliun. Jadi secara keseluruhan masih kurang Rp 48,3 triliun. Sementara jika ditambah PMN yang diharapkan sampai 2021 bisa berjumlah Rp 13 triliun, maka kekurangannya akan turun menjadi Rp 20 triliun. (gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK