Ahok Serahkan Keputusan Izin Reklamasi ke Jokowi

Donatus Fernanda Putra , CNN Indonesia | Rabu, 11/02/2015 10:38 WIB
Ahok Serahkan Keputusan Izin Reklamasi ke Jokowi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kanan) akan menyerahkan keputusan izin reklamasi kepada Presiden Joko Widodo (tengah). (ANTARA FOTO/Saptono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak ingin polemik penerbitan izin reklamasi pantai di kawasan Pluit, Jakarta Utara yang dipermasalahkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berbuntut panjang. Untuk itu, mantan Bupati Belitung Timur akan menyerahkan keputusan sah tidaknya izin reklamasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Gubernur yang akrab disapa Ahok ini mengatakan dirinya sudah pernah bertemu dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutarjo sebelum dirinya menerbitkan perpanjangan izin reklamasi pantai yang akan dijadikan megaproyek Giant Sea Wall.

Berdasarkan pertemuan tersebut, Ahok menyebut Pemerintah Pusat telah menyetujui penerbitan perpanjangan izin oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebab sudah ada landasan hukum berbentuk Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara yang mengaturnya.

Oleh karena itu jika izin reklamasi ini masih terus dipermasalahkan Kementerian yang dipimpin oleh Susi Pudjiastuti, Ahok akan menyerahkan masalah ini kepada Jokowi.

"Kalau menteri dan gubernur berlawanan mau ngapain? Saya akan usul presiden saja yang beresin," kata Ahok di Gedung Balai Kota, Jakarta, Rabu (11/2).

Aturan Zonasi Laut

Terkait permintaan dari KKP yang mengharuskan dikeluarkannya Peraturan Daerah soal Zonasi Laut sebelum izin reklamasi dikeluarkan, Ahok hanya menanggapi santai.

"Kalau Peraturan Daerah belum keluar, kan ada Peraturan Gubernur,” tuturnya.

Sebelumnya Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau Kecil KKP Sudirman Saad mempersoalkan pemberian izin reklamasi kepada PT Muara Wisesa Samudera, anak perusahaan PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) karena dinilai melangkahi wewenang pemerintah pusat.

Menurut Sudirman wilayah pesisir DKI Jakarta telah masuk dalam kawasan strategis nasional. Oleh karena itu segala aktivitas besar di kawasan tersebut menjadi tanggung jawab Susi Pudjiastuti, selaku Menteri Kelautan dan Perikanan. Sudirman menyatakan hingga saat ini pihaknya belum mengeluarkan izin terkait reklamasi pantai utara Jakarta.

Selain PT Muara Wisesa, pengembang lain yang ikut terlibat dalam proyek reklamasi berupa pembangunan 17 pulau di wilayah pesisir utara Jakarta ialah PT Kapuk Naga Indah, PT Taman Harapan Indah, PT Jakarta Propertindo, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Jaladri Eka Paksi, PT Manggala Krida Yuda dan PT Pelabuhan Indonesia II.